METRO

Hapus KRL Ekonomi, PT KA Disomasi

Jika somasi tidak digubris maka akan ditempuh jalur hukum.

ddd
Selasa, 26 Maret 2013, 19:36
Pengunjuk rasa menuntut PT KA membatalkan penghapusan KRL Ekonomi
Pengunjuk rasa menuntut PT KA membatalkan penghapusan KRL Ekonomi (ANTARA/Paramayuda)

VIVAnews - Kebijakan PT Kereta Api untuk menghapus KRL Ekonomi mendapat penolakan. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), mengirim somasi kepada PT KA agar menghentikan rencana penghapusan kereta kelas ekonomi jurusan Bekasi-Jakarta Kota dan Serpong-Tanah Abang pada 1 April 2013 dan KRL Ekonomi lintas Bogor pada 1 Juni 2013.

Ketua LPKSM, David Tobing, mengatakan somasi sudah dikirimkan siang tadi. Menurutnya PT KA sebagai penyelenggara perkeretaapian KRL Ekonomi harus mengutamakan kewajiban pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres 53/2012. Bukan mencari keuntungan ekonomi semata.

Dia menilai kebijakan itu akan mengakibatkan seluruh pengguna KRL Ekonomi  beralih menggunakan KRL non Ekonomi yang tarifnya jauh lebih mahal yakni Rp8.000–Rp9.000 sekali jalan dari tarif kereta ekonomi Rp1.500-Rp2.000.

"Kewajiban pelayanan publik adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau," kata David, Selasa 26 Maret 2013.

Dalam somasi tersebut mereka menegaskan apabila PT KA tetap menghapus KRL Ekonomi non AC, maka LPKSM akan menempuh jalur hukum. "Ini dianggap perlu untuk mempertahankan hak-hak masyarakat pengguna KRL Ekonomi yang dirugikan dengan penghapusan tersebut," ucapnya.

Sebelumnya PT KA berulang kali mengungkapkan alasan penghapusan kereta bersubsidi itu. Seperti yang disampaikan Direktur Utama PT Kereta Api Commuter Jabodetabek, Tri Handoyo. Dia menyatakan bahwa keputusan penghapusan KRL Ekonomi diambil untuk meningkatkan pelayanan. Menurut dia, kondisi KRL yang sudah tidak layak sangat berbahaya dan berisiko tinggi pada keselamatan dan keamanan penumpang. Baca selengkapnya di sini. (umi)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
n3win
27/03/2013
kebijakan gila gak pro rakyat kecil..dasar sampah..kebanyakan makan sampah (uang haram) sih..
Balas   • Laporkan
stupidnewcomer
27/03/2013
Protesnya ke DPR dan Pemerintah oomm... yg menganggarkan Public Service Obligation (PSO) alias subsidi dari APBN... KAI hanya operator... klo KAI hrs merugi terus, nanti malah bangkrut, ga ada kereta.. mau jalan kaki? .. Think before you speak
Balas   • Laporkan
minal
26/03/2013
PT. KAI PINTAR NGETRIK!!! PURA-PURA PERBAIKI FASILITAS PADA AKHIRNYA PNY MAGSUD LAIN MENAIKKAN TARIF!!! SUNGGUH NISTA!! RAKYAT KECIL MAU DIGESER KEMANA LAGI???!! GESER KE KEPALE LOE!!
Balas   • Laporkan
tegek
26/03/2013
Ane rasa alasan itu cuma mau untung sendiri aja, padahal KAI tugasnya bukan cari untung doang. Coba aja sekarang lihat bahkan yg AC Rp 8000pun, penumpangnya udah seperti pepes. Pdhl tgjwb pelayanannya harus sesuai harganya. Capek Deh...
Balas   • Laporkan
gintunganringin
26/03/2013
Harusnya ditambah kok malah mau dihapus. Jangan katakan rugi krn yg kelas bisnis n eksekutif sudah mahal, jadi bisa subsidi silang. Kalo ambil kebijakan yg SMART gitu loh
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Informasi Pemasangan :
Telepon : 021-9126 2125 / Sales
Email : Sales@viva.co.id