- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membahas pergantian direksi PT Mass Rapat Transit (MRT). Ini dipandang sebagai persiapan untuk menggarap proyek kereta bawah tanah di Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengatakan proyek transportasi massal itu baru bisa dilanjutkan bila jabatan direksi yang kosong sudah terisi.
"Setelah RUPS nanti semua ada di meja saya, langsung teken, jalan," kata dia, Kamis, 21 Maret 2013
Tapi mantan wali kota Solo itu belum dapat memastikan kapan pembangunan MRT dimulai. Setelah RUPS rampung barulah PT MRT dan Pemprov DKI membahas masalah pembangunan.
"RUPS itu manajemen organisasi belum rampung. Nanti kalau sudah rampung ada organisasinya jelas lalu saya beri target jelas berangkat kapan, selesai selesai, baru ngomong bekerja," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi tidak memperpanjang masa jabatan Direktur Utama PT MRT, Tribudi Rahardjo.
Menurut Jokowi, Tribudi tidak diperpanjang lagi masa jabatannya karena salah satu ketentuan pengangkatan direksi dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu, saham milik PT MRT Jakarta bukan sepenuhnya milik daerah.
"Semua harus dipelajari, siapa yang menjadi direksi, komisaris, performa perusahaan seperti apa. Perusahaan rugi terus masa diteruskan. Kalau MRT bertahun-bertahun seperti itu masa saya mau teruskan," kata dia. (ren)
Letjen TNI Saleh Mustafa Buka Kejuaraan Taekwondo Pangkostrad Cup 2024
2000 lebih atlet terlibat dalam kejuaraan Taekwondo Pangkostrad 2024 ini
