Bendera Dicabut, Satgas Demokrat Ribut dengan Staf Pertamanan DKI

Bendera Partai Demokrat Dicabut
Sumber :
  • VIVAnews/Rohimat Nurbaya

VIVAnews - Kader Partai Demokrat hari ini bersitegang dengan petugas Dinas Pertamanan DKI Jakarta. Ini terkait pencabutan sejumlah bendera Partai Demokrat di sepanjang Jalan Pramuka dan Jalan Pemuda, kawasan Rawamangun, Jakarta Timur.

Seorang petugas Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Agus Santoso, mengaku dirinya hanya mendapat instruksi dari Kepala Dinas untuk mencabut bendera yang dipasang di sepanjang Jalan Pramuka dan Jalan Pemuda.

"Bersama anak buah, saya diperintahkan atasan saya untuk mencabut semua bendera di Jalan Pramuka dan Jalan Pemuda," ujar Agus di kantor DPD Demokrat  usai diberhentikan anggota Rajawali Partai Demokrat, Minggu, 13 Januari 2013.

Pengurus DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Denny Talloga, mengatakan seharusnya Dinas Pertamanan dan Pemakaman memberikan pembekalan dahulu sebelum menerjunkan para petugasnya ke lapangan. Ini perlu agar tidak muncul salah paham ketika mereka menjalankan tugas.

Bagi Denny, para petugas itu baru satu bulan bekerja dan karyawan alih daya (outsourcing). "Akan diberikan masukan, supaya para petugas diberi pengetahuan yang cukup. Orang kan tidak tahu mereka itu alih daya," kata Denny di Kantor DPD Demokrat Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur

Saham Berdividen, Pilihan Terbaik untuk Investor Konservatif

Sudah Berizin

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Nachrowi Ramli, mengaku sudah mengantongi izin untuk pemasangan atribut partainya. Ditambahkan Nara, seharusnya pencabutan bendera partai tersebut dilakukan sendiri oleh kader partai.

"Petugas Dinas Pertamanan dan Pemakaman tadi kami undang ke sini untuk diberi penjelasan bahwa atribut itu sudah mendapat izin. Izin Satpol PP ada, izin dari Polres juga," ujar Nachrowi, yang juga mantan kandidat wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012.

Menurut pantauan VIVAnews, tujuh orang petugas Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang sempat dibawa ke kantor DPD Demokrat DKI Jakarta diminta membereskan dan memasang kembali atribut yang telah mereka cabut. (ren)

Generasi Muda Harus Cerdas Finansial Dalam Menabung dan Kelola Keuangan
Ilustrasi Gedung KPK.

KPK Ungkap Masih Ada 6 Menteri dan 3 Wakil Menteri Jokowi Belum Lapor LHKPN

KPK mengingatkan tingaal tiga hari lagi tenggat waktu bagi pejabat negara, termasuk menteri untuk melaporkan LHKPN.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024