- VIVAnews/ Erik Hamzah
VIVAnews - Ratusan orang yang tergabung dalam "Masyarakat Peduli Pilkada Jujur dan Adil" berdemonstrasi di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi meminta Pemilihan Wali Kota Bekasi diulang. Massa ini menuduh KPU, Panitia Pengawas Pemilu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Wali Kota sendiri telah melakukan pelanggaran dalam Pemilihan Wali Kota Bekasi pada 16 Desember 2012 lalu.
Pelanggaran yang dilakukan, menurut mereka, antara lain, banyak hak suara warga yang hilang karena tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). “KPU dan Dinas Kependudukan harus bertanggung jawab,” kata Budy Ariyanto, salah satu pengunjuk rasa, Kamis 20 Desember 2012.
Mereka juga menuduh Wali Kota Rahmat Effendi yang ikut pilkada lagi telah melakukan kejahatan administrasi bersama KPU, karena tidak mencatatkan nama istri-istri lain dari Rahmat Effendi saat mendaftar. Padahal Rahmat Effendi sudah mengaku di sebuah stasiun televisi bahwa istrinya lebih dari satu.
Selain itu massa juga menilai bahwa pasangan Rahmat Effendi-Ahmad Syaikhu (PAS) yang unggul berdasarkan hitung cepat LSI, telah melakukan politik uang yang disamarkan menjadi Kartu Bekasi Sehat (KBS) dan voucher berobat di sebuah rumah sakit swasta senilai Rp250 ribu.
“Kami juga menemukan banyak PNS yang tidak netral dan mendukung calon inkumben. Selain itu banyak juga anak di bawah umur yang diberi kertas undangan memilih dan disuruh menjadi joki memilih nomor empat (pasangan PAS),” ujar Kadar Ruslan Siregar, pengunjuk rasa lainnya.
Dengan banyaknya pelanggaran pelanggaran tersebut, Ruslan dan Masyarakat Peduli Pilkada Jujur dan Adil mendesak Pilkada Kota Bekasi diulang. Mereka juga meminta keikutsertaan Rahmat Effendi harus dibatalkan, karena banyak kecurangan yang dilakukannya.
Selain Kartu Bekasi Sehat, Rahmat dan pasangannya Ahmad Syaikhu juga diduga melakukan kampanye terselubung di sebuah televisi swasta. “Itu dilakukan saat hari tenang,” kata Budi Ariyanto yang juga Ketua Umum Solidaritas Masyarakat Bekasi (Somasi) menambahkan. Untuk kasus itu Panwaslu sudah memeriksa Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu.
Pengunjuk rasa ditemui oleh Ketua KPU Kota Bekasi, Tb Hendy Irawan untuk melakukan dialog. "Kalau ada temuan-temuan pelanggaran silakan lapor ke Panwaslu. Sementara bila keberatan dengan hasil Pilkada silahkan gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), kalau ada keputusan dari MK kita siap menganulir hasil Pilkada," kata Hendy.
Meski menimbulkan kemacetan arus lalu-lintas, namun aksi unjuk rasa yang diawali dengan longmarch dari Lapangan Multiguna menuju kantor KPU di Jalan Ir H. Juanda Bekasi Timur, sejauh ini berlangsung kondusif. Untuk mendinginkn suasana, Polresta Bekasi Kota menerjunkan beberapa polisi cantik untuk berdialog dengan massa yang kebanyakan dari kalangan perempuan. (umi)
Momen Presiden Joko Widodo jadi Saksi Nikah Anak Wamenaker Afriansyah Noor
Presiden Joko Widodo bersama Yanda Zaihifni Ishak menghadiri acara pernikahan putri dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor.
