Jokowi Didesak Lunasi Tunggakan ke RSUD Rp335 M

Kartu Jakarta Sehat
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

VIVAnews - Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Joko Widodo, diminta untuk segera melunasi tunggakan biaya kesehatan ke Rumah Sakit Umum Daerah yang jumlahnya mencapai Rp355 miliar pada akhir Desember ini.

5 Makanan yang Bisa Menurunkan Kadar Gula Darah untuk Penderita Diabetes

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nova Riyanti Yusuf, mengaku khawatir jika tidak segera dilunasi maka RSUD tidak dapat beroperasi maksimal akibat tidak bisa membayar tagihan seperti obat dan alat kesehatan. Menurut dia, anggaran tahun berjalan yang dialokasikan untuk membayar tagihan tahun 2012 biasanya baru bisa dicairkan pada bulan Maret 2013.

"Apabila benar bahwa tagihan tersebut baru bisa dibayarkan pada bulan Maret, perlu dipikirkan alternatif untuk mempercepat pembayaran tersebut, karena keadaan keuangan RSUD diperkirakan tidak akan dapat bertahan apabila harus menunggu pembayaran hingga bulan Maret 2013," kata Nova, Selasa 18 Desember 2012.

Dia berharap hadirnya program Kartu Jakarta Sehat tidak menghalangi warga DKI Jakarta untuk mendaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan). Selain karena program nasional, itu juga untuk mengantisipasi apabila warga DKI Jakarta yang sedang berpergian ke provinsi lain membutuhkan pelayanan kesehatan.

Persib vs Bhayangkara FC Imbang, Begini Komentar Bojan Hodak

"Menjadi sangat ironis apabila ada warga DKI Jakarta pemegang KJS ditolak untuk berobat di provinsi lain, hanya karena dia tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Padahal salah satu prinsip dasar dari BPJS Kesehatan adalah asas portabilitas, di mana kepesertaan BPJS berlaku di seluruh wilayah Indonesia," kata dia.

Nova juga mengingatkan, kemungkinan lonjakan pasien ketika BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014 nanti. Sekarang saja, dengan jumlah penerima KJS yang ditargetkan mencapai 4.7 juta jiwa, telah terjadi lonjakan kunjungan pasien, dari 2.8 juta jiwa menjadi 4.7 juta jiwa.

Peningkatan jumlah pasien belum diimbangi dengan kenaikan kapasitas tempat tidur, khususnya kelas 3, di fasilitas pelayanan kesehatan. Di berbagai RSUD saat ini sering terjadi “penolakan” pasien karena kapasitas tempat tidur yang dimilikinya telah habis.

Golkar: Kabinet Tidak Boleh Dibatasi karena Prerogatif Presiden

Meskipun pengelola RSUD telah berupaya memindahkan kelas pelayanan pasien pemegang KJS dari kelas tiga menjadi kelas dua atau bahkan kelas satu, namun jumlah tempat tidur belum juga mencukupi.

"Saya berharap Pemprov DKI Jakarta juga dapat membantu pemerintah pusat dalam menyediakan fasilitas tempat tidur, khususnya kelas tiga, di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta."

Ilustrasi membersihkan wajah.

Jangan Asal Obati, Ini Cara Membedakan Antara Jerawat Purging dan Breakout

Munculnya jerawat bisa karena bermacam-macam alasan, namun yang paling sering dibicarakan adalah jerawat purging dan breakout yang terjadi karena reaksi kulit terhadap sk

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024