- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengaku akan menata secara efektif tubuh birokrasi di pemerintahannya. Menurut dia, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DKI Jakarta sudah terlalu banyak dan penyebarannya tidak merata.
"Jumlahnya kebanyakan, tapi ada satu dua titik yang kurang, itu yang saya bilang salah kelola. Kalau birokrasi dikelola dengan baik, ada manajemen organisasi yang baik, bisa jadi salah satu solusi persoalan di negara kita," ujar Jokowi usai menghadiri upacara peringatan HUT Korpri di lapangan silang Monas pada Kamis 29 November 2012.
Jokowi mengungkapkan penataan birokrasi di DKI Jakarta akan dimulai dengan menempatkan PNS sesuai dengan latar belakang keilmuannya di tiap institusi.
"Agar kompeten, mereka berada dalam korps bisnis yang benar. Kalau orang punya punya latar belakang ilmu tertentu ya harus di dinas tertentu, tidak tersebar di mana- mana. Ini yang harus dikerjakan," kata mantan Wali Kota Solo itu.
Dia mengungkapkan bahwa untuk mengelola manajemen birokrasi yang baik, kuncinya disiplin dalam menerapkan manajemen organisasi. Ia melihat, di Pemprov DKI, masih banyak aparatur yang kurang kompeten.
"Mengelola birokrsi memang harus dengan manajemen organisasi yang betul. Saya lihat banyak birokrasi kita yang tidak berada pada kompetensi di sebuah dinas," katanya.
Perbaiki Perekrutan
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, mengatakan penataan birokrasi di Jakarta dimulai pada 2013. "Tupoksi di setiap kelurahan juga musti ditambah. Jangan ada satu orang kerja setengah mati, yang lain cuek," katanya.
Ahok menilai jumlah PNS yang tidak merata di tiap dinas karena adanya kesalahan dalam proses seleksi CPNS sejak awal.
"Mungkin dulu ada proses seleksi yang agak salah. DKI ini belum pernah mengkaji kebutuhan orang berdasarkan tugas. Orientasinya kebutuhan orang berdasarkan kotak organisasi," imbuh Basuki. (ren)
Kontroversi Penetapan Kurikulum Merdeka Menjadi Kurikulum Nasional
Setiap pergantian kurikulum memiliki efek domino yang sangat luas. Paling mudah dipahami masyarakat pada setiap pergantian kurikulum berarti buku pelajaran juga berganti.
