METRO

Jokowi: Warga Kampung Sawah Akan Dibuatkan KTP

Jokowi tidak bisa memutuskan sengketa lahan di Kampung Sawah.
Rabu, 28 November 2012
Oleh : Eko PriliawitoArnes Ritonga (Jakarta Utara)
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo

VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menyambangi warga Kampung Sawah, Cilincing Jakarta Utara. Warga yang yang sejak pagi hingga menjelang petang menggelar demonstrasi dan melumpuhkan akses jalur ekspor impor selama 7 jam ini, sudah lama menanti kedatangan pria yang akrab disapa Jokowi itu.

Ratusan warga menanti kedatangan Jokowi di Gang Pos 3 Kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara. Kedatangan Jokowi langsung disambut warga. Mobil Toyota Innova hitam yang dikendarainya langsung dikerumuni warga. Jokowi datang pada pukul 18.15 WIB, Rabu, 27 November 2012. 

Warga berkerumun dan berebut untuk bersalaman. Kerumunan warga sempat membuat Jokowi sulit untuk melangkah yang akan menuju ke Mesjid Nurul Hidayah di Kampung Sawah.  "Dimana tempat wudhu nya, saya mau shalat," kata Jokowi.

Puluhan warga memenuhi masjid. Ada yang ikut shalat berjamaah dan ada juga yang hanya menunggu Jokowi di luar masjid. Mereka menunggu proses dialog dengan orang nomor satu di Jakarta itu.

"Semuanya yang ada di sini nanti akan dibentukan RT dan RW. Bapak, ibu, dan saudara-saudara juga akan diberikan E-KTP, termasuk Kartu Jakarta Sehat (KJS)," kata Jokowi yang langsung disambut teriakan warga.

Menurutnya, masalah sengketa lahan di Kampung Sawah merupakan masalah hukum. Jika dirinya memutuskan masalah ini akan dinilai keliru, dan akan terkena masalah. Meski begitu, Jokowi akan mengkaji surat-surat maupun dokumen menyangkut sengketa lahan tersebut.

"Kita proses secara hukum. Saya harus melihat dokumen dan dipelajari bersama walikota untuk dicarikan solusi. Yang penting hari ini batal eksekusi dulu. Warga harus dingin jangan panas dulu. Jalan keluar akan saya carikan. Kalau pembentukan RT dan RW, serta KTP itu nanti saya yang urus," katanya.

Sementara Walikota Jakarta Utara Bambang Sugiyono menjelaskan, adanya aksi pemblokiran jalan pagi tadi lantaran warga mendapatkan informasi bahwa akan ada eksekusi dari Pengadilaan Negeri Jakarta Utara terhadap lahan atas nama Ruin Bin Nidih seluas 2,2 hektar pada hari ini.

"Beberapa hari yang lalu kami sudah rapatkan dengan pak Kapolres, dan pertimbangannya bahwa situasinya tidak memungkinkan dilakukan eksekusi, karena eksekutornya Kapolres. Sehingga pihak pengadilan menyampaikan bahwa ada penundaan eksekusi," katanya.

Lebih lanjut Bambang menambahkan, saat ini pihaknya tengah mempelajari permasalahan tersebut, termasuk adanya rencana program Pemprov DKI Jakarta untuk membangun rumah susun (rusun) di sana dengan membeli lahan warga pada tahun 2013 melalui Dinas Perumahan DKI Jakarta.

"Kami sudah beri tahu bahwa eksekusi ini ditunda. Jadi masyarakat tidak percaya dan khawatir apabila ada eksekusi, sehingga tadi pagi memblokir jalan. Kalau masalah eksekusi, kita tidak bisa membatalkan karena sudah masuk ke ranah hukum," katanya.

Tapi tentunya menurut Bambang, akan dibicarakan lagi dengan pengadilan, agar permasalahan di wilayahnya dapat diselesaikan dengan baik. Pembahasan yang dilakukan  termasuk disesuaikan dengan program Pemprov terhadap penataan lahan di Kampung Sawah.

Ditambahkan Bambang, mengenai adanya aspirasi warga untuk meniadakan dan dibatalkan eksekusi ini, dan meminta pembentukan RT dan RW, serta E-KTP nantinya akan diproses.
"Kampung sawah memiliki luas 26 hektar yang memiliki 26 sertifikat lahan milik perorangan dan ditempati oleh 1.500 kepala keluarga (KK) atau sebanyak 7.789 jiwa. Tapi, yang akan dieksekusi hanya 2,2 hektar milik Ruin Bin Nidih," tuturnya.

Sementara itu, Krisdion (37) perwakilan dari warga Kampung Sawah, mengaku, pihaknya sengaja melakukan aksi tersebut karena seluruh warga mengaku resah atas tindakan penggusuran di wilayah yang termasuk grey area tersebut.

"Kami sudah dari tahun 80-an di sini, jangan seenaknya main gusur, kami mau pindah kemana lagi. Kami memang berdiri di atas lahan orang lain, tapi saya berharap ada solusi buat warga," harapnya.

Mimin (40) warga Blok H Kampung Sawah menyambut baik adanya pembatalan eksekusi, pembentukan RT dan RW, serta E-KTP maupun kepemilikan KJS yang dilakukan gubernur. Sebab, selama ini warga selalu menumpang membuat KTP di Kelurahan Semperbarat dengan merogoh kocek sebesar Rp 700 ribu untuk 2 orang.

"Saya bersyukur banget pak, karena selama ini menumpang disini dan sudah belasan tahun tidak ada RT dan RW. Dengan adanya RT dan RW ini nantinya warga akan mudah mengurus KTP," katanya.

Sebelumnya, ratusan warga Kampung Sawah memblokir jalan Raya Cacing selama 7 jam memprotes pembongkaran pemukiman mereka seluas 26 hektar. Namun walikota Jakarta Utara Bambang Sugiyono menjelaskan hanya 2,2 hektar yang dieksekusi di Kampung Sawah, atas nama Ruin bin Idih. (sj)

TERKAIT
TERPOPULER
File Not Found