DPRD Minta Jokowi Perhatikan Rumah Kumuh Tengah Kota

Jokowi Dan Ahok Hadiri Rapat Perdana DPRP
Sumber :
  • VIVAnews/Fernando Randy

VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menuangkan rencana penataan ulang rumah kumuh di bantaran kali dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perhitungan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD DKI 2013.

Terkait rencana itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan, mengingatkan Jokowi --sapaan Joko Widodo-- untuk tetap memperhatikan rumah kumuh yang terdapat di tengah kota.

"Seperti yang kita sering baca di media, beliau kan sering menyebutkan akan menata tata rumah kumuh di bantaran kali. Tapi saya sampaikan tadi bahwa penduduk Jakarta bukan hanya di bantaran kali saja yang belum hidup dengan nyaman," kata Ferrial di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 22 Oktober 2012.

Ferrial memberi contoh, misalnya dalam sebuah keluarga yang memiliki lima orang anak. Seiring bertambahnya waktu, seluruh anaknya menikah namun harus tetap tinggal di satu atap yang sama.

"Artinya penduduk asli Jakarta yang sudah tinggal di suatu tempat juga memiliki permasalahan, yakni lahan tidak bertambah tapi jiwanya yang bertambah," ungkap politisi Demokrat ini.

Rp800 miliar untuk Kesehatan

Selain itu, Ferrial mengaku memberikan banyak masukan kepada gubernur dan wagub, Jokowi-Basuki, untuk tidak menyedot seluruh anggaran untuk penataan kampung kumuh saja. Melainkan kegiatan-kegiatan lain seperti halnya pelayanan kesehatan. Sebab, anggaran untuk pelayanan kesehatan juga cukup besar.

"Dengan anggaran Rp800 miliar, harusnya kita khususnya orang miskin bisa berobat dengan gratis," jelas Ferrial. Bahkan, kata Ferrial, program Kartu Sehat yang selama ini dicanangkan oleh Jokowi dapat dilakukan dengan anggaran kesehatan sebesar Rp800 miliar itu.

"Anggaran kita cukup. Sebelumnya kita sudah punya Jamkesda. Saya yakin uang Rp800 miliar itu bisa dikutak-kutik untuk Kartu Sehat, jadi bukan berarti harus membuat anggaran baru. Nama mau diganti silahkan, yang penting polanya tetap sama. Kartu (Jamkesda) yang sudah beredar itu harus dipertimbangkan juga sama dia, uangnya cukup," ucapnya.

Ferrial menegaskan, pada dasarnya seluruh program-program yang sudah dicanangkan sudah ada pos-pos anggarannya. Hanya tinggal bagaimana Jokowi-Basuki menata kembali dan juga mengawasi lagi pelaksanaan kegiatannya.

Sementara untuk total anggaran yang diajukan, tidak mengalami perubahan yakni total Rp45 triliun. Angka itu sudah termasuk hibah dan dana pembangunan moda transportasi massal Mass Rapid Transit (MRT) senilai Rp3,8 Triliun dari Pemerintah Pusat.

"Tapi yang bisa kita kutik-kutik hanya sekitar Rp 41 triliun, karena yang sisanya itu bukan uang kita. Itu uang yang kita dapat dari luar, misalnya untuk MRT itu uang cuma numpang lewat saja, tidak bisa kita kelola," ujarnya.

Hadiri Buka Puasa Partai Golkar, Prabowo-Gibran Duduk Semeja dengan Airlangga
Pertemuan Presiden Jokowi CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson. (foto ilustrasi)

Freeport Boss Meets Jokowi to Discuss Mining Contract Extension

Indonesian President Joko Widodo (Jokowi) received a visit from officials of mining company Freeport McMoran at the Merdeka Palace, Jakarta, on Thursday.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024