- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Meski Jakarta tengah sibuk berganti gubernur, berbagai pembangunan di Ibukota terus berjalan. Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan bekerja secara profesional siapa pun pemimpinnya.
Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta mendukung program gubernur DKI terpilih, Joko Widodo, yang berencana membuat kampung deret di Bukit Duri, Jakarta Selatan atau sekitar kali Ciliwung.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta, Novizal, mengaku akan melakukan kajian terlebih dahulu untuk program yang dicetuskan tersebut.
"Kami akan survei dulu di lapangan, harus ada detailnya lahan mana yang dipakai dan dikembangkan. Itu gagasan bagus," ujar Novizal, di sela-sela acara sosialisasi penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Oktober 2012.
Menurut Novizal, untuk membangun kampung deret memang dibutuhkan dana yang besar. Untuk pembangunan di satu kawasan saja dibutuhkan dana sekitar Rp18-20 miliar. Dana tersebut dialokasikan tidak hanya untuk pembangunan gedung saja, tetapi juga untuk penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas. "Kalau kawasan banyak, tentu akan berbeda anggarannya," kata dia.
Novizal mengatakan, pihaknya juga mendukung rencana pembangunan rumah susun terpadu yang berdiri di lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Mengingat untuk pembebasan lahan di Ibukota dibutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga bisa dimanfaatkan lahan pasar tradisional yang diatasnya dibangun rumah susun.
"Kami juga sudah melakukan kajian pasar tradisional dilengkapi dengan puskesmas dan hunian di atasnya," ujar Novizal.
Studi Awal
Dikatakan Novizal, dinasnya saat ini tengah menyusun anggaran untuk 2013. Dimungkinkan juga anggaran untuk pembangunan rumah deret dan rumah susun terpadu dimasukan.
"Kami tidak bisa membangun tanpa perencanaan yang matang. Studi memang melalui konsultan. Tapi untuk studi awal oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah dulu," tuturnya.
SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, kata dia, bertugas di bawah gubernur DKI Jakarta. Sehingga apapun kebijakan yang diambil oleh pimpinan harus dilakukan.
"Dinas perumahan juga di bawah gubernur. Siapapun gubernurnya dan apapun yang merupakan kebijakan gubernur akan kita dukung," kata Novizal. (ren)
Bukan Hanya Palestina, Ini 9 Negara yang Belum Diakui Keanggotannya oleh PBB
PBB memiliki anggota sekitar 193 negara. Namun, di luar jajaran negara-negara tersebut, terdapat setidaknya 9 negara yang belum mendapat pengakuan sebagai anggota PBB.
