METRO

Fitra: Jokowi Harus Bersihkan Birokrat DKI

Dari data BPK, total kerugian negara di 33 provinsi mencapai Rp 4,1 T.
Senin, 1 Oktober 2012
Oleh : Arry Anggadha
Gubernur DKI Jakarta terpilih, Djoko Widodo

VIVAnews - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan berdasarkan data yang dirangkum dari Badan Pemeriksa Keuangan, Provinsi DKI Jakarta tercatat sebagai daerah yang terbanyak potensi korupsinya.

Fitra pun berharap Gubernur DKI Jakarta terpilih Joko Widodo dan pasangannya Basuki T Purnama segera membersihkan para birokrat yang korup.

"Gubernur terpilih seharusnya dalam 100 hari program mereka membersihkan birokrat korup," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, dalam keterangan yang diterima VIVAnews, Senin 1 Oktober 2012.

Uchok menjelaskan, dengan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp721,5 miliar, Jokowi dapat melakukan sejumlah pergantian atau pergeseran birokrat. "Dan yang kena kasus, kasih saja ke aparat hukum, khususnya KPK," ujarnya.

Menurutnya, jika Gubernur Jokowi-Ahok tidak melakukan membersihkan atas birokrat, yang terjadi adalah "gelombang badai" yang akan menyapu kepercayaan masyarakat atas hilangnya legitimasi pemerintahan.

Berdasarkan data yang dirangkum Fitra dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2011 BPK, total kerugian negara dari seluruh provinsi tercatat mencapai Rp4,1 triliun. "Dari data BPK ditemukan kerugian negara mencapai Rp4,1 triliun dengan jumlah kasus sebanyak 9.073," kata Uchok.

Menurut Uchok, dugaan korupsi ini terjadi karena pemerintah provinsi tidak takut pada auditor negara. "Ini memperlihatkan manajemen pengelolaan keuangan pemerintah provinsi yang cenderung korup," ujarnya.

Selain itu, lanjut Uchok, adanya kerugian negara yang mencapai Rp4,1 triliun ini memperlihatkan bahwa wakil rakyat di DPRD lumpuh. Karena mereka bukan melakukan pengawasan terhadap eksekutif. "Tapi lebih bekerja sama dengan eksekutif untuk mencari materi dari program-program APBD demi kebutuhan pribadi dan partai mereka," ujar dia.

TERKAIT
TERPOPULER
File Not Found