- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Sejarawan JJ Rizal menilai, tidak perlu membanding-bandingkan Kota Solo dengan Jakarta. Sebab, selain kotanya lebih kecil, permasalahan Solo juga tidak sekompleks dan bervariasi seperti Jakarta.
"Dan harus diingat, ada hal-hal yang dimiliki Jakarta, melebihi kota-kota lainnya," kata Rizal usai diskusi polemik "Belajar dari Pemilukada Jakarta" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 22 September 2012.
Salah satu hal yang dimiliki Jakarta, tapi tidak dimiliki kota lainnya adalah mesin birokrasi. Dari segi sumber daya manusia (SDM), birokrasi Jakarta memiliki kemampuan dan intelektualitas lebih. Karena itu, wajar jika birokrasi Jakarta seharusnya bisa menjadi yang terbaik.
"Tapi, birokrasi Jakarta sudah seperti 'mandor kawat', kerja kendor korupsi kuat. Itu yang harus diperbaiki," kata Rizal menanggapi problem-problem Jakarta yang harus dihadapi Jokowi-Ahok jika benar-benar terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Hal lainnya yang dimiliki Jakarta adalah kemampuan uang yang besar. Namun, dengan kemampuan uang yang besar itu, Jakarta seolah masih krisis. "Apalagi, kalau dilakukan hematisasi, itu bisa menyelamatkan krisis," kata dia.
Rizal yang juga alumni Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, ini juga memaparkan hal lain yang dimiliki Jakarta, yakni tempat berkumpulnya orang-orang pintar. Karena itu, Jokowi-Ahok harus bisa memanfaatkan hal itu guna membangun kota yang bernama purba Sunda Kalapa ini.
"Orang-orang pintar nongkrongnya dan kumpulnya di sini. Mereka bisa menularkan ide dan memperkaya rencana, sehingga bisa dijadikan sebagai partner. Jangan sampai Jokowi merasa jalan sendiri seperti gubernur yang lalu," kata dia.
Untuk itu, Rizal menyarankan agar Jokowi meniru kinerja mantan Gubernur Jakarta, Ali Sadikin. "Tirulah Ali Sadikin. Bangun pagi-pagi, sampai kantor juga pagi-pagi. Buka coffee morning. Undang orang-orang yang punya ide dan pemikiran baik tentang Jakarta," kata dia.
"Bedanya, kalau Bang Ali Sadikin sudah selesai lembaran sejarahnya, Jokowi ini baru memulai. Bisa tidak Jokowi melakukan itu. Kalau itu memang baik dan membawa kemaslahatan lebih banyak dari mudaratnya untuk Jakarta, lakukan," ujar Rizal.
Masa Tiga Bulan
Rizal mengatakan, jika Joko Widodo-Basuki T Purnama (Jokowi-Ahok) benar-benar terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, mereka harus langsung bekerja keras. Terutama dalam masa tiga bulan ke depan.
Menurut Rizal, Jokowi-Ahok yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerindra itu harus mendengarkan apa yang menjadi keluhan serta aspirasi masyarakat Jakarta. "Karena semua persoalan Jakarta sudah sangat kritis dan mendesak. Macet, banjir, krisis penggunaan air tanah, kemiskinan. Itu sudah sangat urgent," kata Rizal.
Karena itu, di mata Rizal, jabatan gubernur sejatinya tidak ubahnya sebagai "jongos". Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsinya harus melayani masyarakat sebagai "tuan" yang sesungguhnya. Masyarakat pun berhak mengukur sejauh mana perkembangan yang sudah dilakukan oleh gubernur dan jajarannya itu dalam kurun waktu tertentu.
"Kalau satu tahun tidak terlihat, kita sebagai warga boleh mengomel dan mengancam untuk mengganti 'pembantu'," kata Rizal.
Untuk itulah, Rizal menilai, inilah batu ujian bagi Jokowi-Ahok untuk bersikap independen. Artinya, mereka tidak mendua ke partai politik. Amanat yang diberikan masyarakat Jakarta adalah Jokowi-Ahok mampu tampil dan menjadi pembawa suara masyarakat Jakarta. "Bukan partai," kata dia.
Rizal menilai, Jokowi-Ahok harus pandai-pandai mendengarkan suara masyarakat, khususnya untuk tiga bulan ke depan. Apalagi, selama Pilkada berlangsung, kemauan mendengar aspirasi masyarakat, khususnya kaum bawah, menjadi kelebihan pasangan "kemeja kotak-kotak" bernomor urut tiga itu.
"Itu kan salah satu kunci keberhasilan Jokowi-Ahok. Kalau mereka mengidentifikasikan diri sebagai semut, artinya mereka orang pekerja keras," tuturnya. "Itu modal yang kuat. Karena konsep perbaikan di Jakarta ini sudah ada sebenarnya, tapi belum ada kemauan untuk mendengar dan mengerjakan itu dari gubernur yang lalu," kata dia. (art)
Rendahnya Literasi Keuangan Picu Meningkatnya Korban Pinjol Ilegal
Tingkat Literasi keuangan yang rendah di Indonesia bagaikan bom waktu yang siap meledak. Hal ini terbukti dengan semakin maraknya kasus masyarakat yang terjerat pinjol
