METRO

DKI Ajukan RAPBD 2013 Rp41 Triliun

Ada dana tambahan sekitar Rp3 triliun yang digunakan untuk MRT.

ddd
Selasa, 18 September 2012, 08:51
Balaikota Jakarta
Balaikota Jakarta (www.jakarta.go.id)

VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2013 sebesar Rp41 triliun. Saat ini, RAPBD DKI 2013 baru saja memasuki masa awal pembahasan.

Usai melaksanakan pertemuan dengan pihak eksekutif, Kepala Badan Anggaran DKI Jakarta, Ferrial Sofyan, mengatakan, pembahasan baru mengulas garis besar struktur anggaran dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perhitungan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

“Selama satu pekan ke depan akan terus dibahas. Yang diajukan sebesar Rp41 triliun, dengan catatan ada dana tambahan sekitar Rp3 triliun yang digunakan untuk MRT (Mass Rapid Transit). Itu bukan uang pemprov, cuma numpang lewat,” ujar Ferrial Sofyan, yang juga ketua DPRD DKI Jakarta, di Jakarta, Selasa, 18 September 2012.

Menurut dia, tidak ada proyek lain yang dimasukkan dalam pembiayaan di anggaran, selain pos untuk pembangunan MRT tersebut. "Begitu pula dengan bentuk pembiayaan lainnya dalam urusan-urusan pemerintahan daerah," terangnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Sarwo Handayani, mengatakan, saat ini RAPBD DKI 2013 baru diusulkan jumlahnya. “Baru diusulkan. Masih garis besarnya saja,” katanya.

Yani, sapaan akrabnya, menjelaskan, pada pertemuan tersebut sempat pula diusulkan jenis-jenis pajak yang dinilai bisa ditingkatkan, sehingga akan memberikan pemasukan lebih bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut dia, hampir semua jenis pajak memberikan kontribusi yang cukup besar dalam anggaran pemprov.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Iwan Setiawandi, mengungkapkan, salah satu pajak yang memberikan pemasukan terbesar adalah pajak bea balik nama kendaraan bermotor. "Sampai saat ini, sudah diperoleh Rp2,7 triliun untuk jenis pajak tersebut," ungkapnya.

Iwan mengatakan, secara rata-rata, besaran pajak yang diterima pada pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) setiap tahunnya diperkirakan mencapai Rp4 triliun. Sementara itu, besaran target pajak BBNKB tahun ini mencapai Rp5 triliun.

Dia menambahkan, peluang untuk memperoleh pajak lebih banyak dari jenis pajak tersebut sangat besar, meski menimbulkan kekhawatiran jumlah kendaraan akan terus bertambah.

“Kalau pajak yang diterima semakin besar, artinya kendaraan bermotor di DKI tambah banyak. Tidak bisa seperti itu juga,” tuturnya. Secara keseluruhan, hingga 15 September lalu, realisasi penerimaan pajak sudah 71,8 persen.

“Kalau saat ini mungkin sudah naik satu persen. Untuk akhir tahun ini masih ada empat bulan lagi, kami optimistis target yang ditetapkan bisa tercapai,” ujarnya.

Pada perubahan APBD 2012, Dinas Pelayanan Pajak dikenakan tambahan target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp900 miliar. Jumlah target awal penerimaan pajak tahun ini dari Rp15,62 triliun bertambah menjadi Rp16,52 triliun.

Meskipun besaran target sudah ditambah, menurut Iwan, pihaknya tetap meyakini total penerimaan pajak tahun ini bisa mencapai atau bahkan melewati target yang telah ditetapkan. (art)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
anticorrupt
18/09/2012
JANGAN PILIH GUBERNUR YG SUKA MELEMPARKAN ISU SARA, PEMARAH/GAMPANG EMOSI DAN NGEMPLANG/KORUPSI APBD DKI JKT HINGGA 46,7 %....
Balas   • Laporkan
mirzanurrakbar
18/09/2012
pantesan ada yang masih "keukeuh" gak mau berdiri dari kursinya.. lha wong "pemandangan" tahun depan bikin mata makin ijo aja.. belum ditambah empat tahun berikutnya, itulah kalo latar belakang bukan pengusaha, selain dari gaji dan tunjangan dr mana lagi?
Balas   • Laporkan
gliderz
18/09/2012
Eits,,Pertamaax diamankan, baruan ane baca artikel berita yang bunyinya "Ketua PPATK: Pemprov DKI Terkorup, Salah Besar"..
Balas   • Laporkan
anticorrupt | 18/09/2012 | Laporkan
mana link artikelnya kok tdk disebutkan ???
mirzanurrakbar | 18/09/2012 | Laporkan
kasihan deh loe koment sendiri di bales sendiri.. #just like a crazy guy that speak on mirror.. ngakak.com
gliderz | 18/09/2012 | Laporkan
"Tapi itu tidak mencerminkan transaksi orang-orang atau pribadi di Pemprov DKI Jakarta, tetapi transaksi-transaksi yang terjadi di wilayah hukum DKI Jakarta. Jadi tidak melulu mengarah pada orang pemda DKI," tegasnya.


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Informasi Pemasangan :
Telepon : 021-9126 2125 / Sales
Email : Sales@viva.co.id