METRO

Akan Dilaporkan ke KPK, Jokowi Santai

Mark up dari verifikasi sebanyak 65.394 siswa menjadi 110.000 siswa.
Kamis, 30 Agustus 2012
Oleh : Elin Yunita KristantiFajar Sodiq (Solo)
Jokowi menanggapi santai usaha pelaporan dirinya ke KPK

VIVAnews -Walikota Solo yang juga calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini. Dia dituding  ikut terlibat melakukan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS).

Pelapor Jokowi adalah "Tim Selamatkan Solo, Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia.” "Ya, hari ini kami laporkan ke KPK. Ini masih dalam perjalanan dan baru sampai Bandung. Kami laporkan Walikota Solo, dia diduga terlibat tindak pidana korupsi dana BPMKS,” kata ketua tim pelapor, Ali Usman kepada VIVAnews, Kamis 30 Agustus 2012.

Menurutnya, ada dugaan korupsi dana BPKMS dari tahun 2010 hingga 2012. Jokowi diduga ikut membiarkan tindakan itu. Modus operandi kasus dugaan korupsi itu, kata Ali Usman, adalah berupa mark up data penerima BPMKS. ”Contoh, penerima dana BPKMS hasil verifikasi sebanyak 65.394 siswa, dimark up datanya menjadi 110.000 siswa,” katanya.

Dengan penggelembungan data siswa penerima BPMKS itu, jumlah dana yang digelontorkan untuk program itu menjadi lebih besar. "Kerugian negara minimal Rp9.838.185.000," kata Ali Usman.

Jokowi Santai

Sementara, Jokowi menanggapi santai adanya pihak yang melaporkan tudingan dugaan korupsi dana BPMKS. "Hal seperti itu biasa muncul menjelang Pilkada," kata dia.

Lantas, Jokowi pun menceritakan bahwa hal serupa pernah dialami ketika akan maju dalam Pilkada Solo periode kedua. Kasus yang dilaporkan ke KPK adalah dugaan korupsi pembangunan pasar tradisional. "Hasilnya ternyata tidak ada dugaan korupsi," tuturnya.

"Pokoknya kita santai saja. Kalau tidak percaya silahkan tanya kepada kepala dinas," ujarnya.

Dia menduga kemungkinan yang dilaporkan itu hasil verifikasi awal. Padahal verifikasi data siswa dilakukan berkali-kali hingga verifikasi terakhir. "Tetapi kenapa baru sekarang dilaporkan. Memang kalau yang dipakai verifikasi awal kelihatan seperti itu, tetapi nyatanya tidak," tegas dia.

Lantas, Jokowi pun menyarankan untuk bertanya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Solo terkait masalah penghitungan jumlah siswa yang mendapat BPMKS.

TERKAIT
TERPOPULER
File Not Found