- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Pagar kantor Balaikota DKI Jakarta roboh dijebol ratusan warga Tanah Merah, Jakarta Utara, yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Juli 2012. Setelah pagar roboh dijebol massa, ratusan ibu-ibu warga Tanah Merah mendesak masuk ke dalam halaman kantor Balaikota.
Mereka menyeruak masuk hingga ke halaman kantor sambil menggendong anak-anak mereka yang masih balita. Para warga menyerukan keinginan mereka untuk memperoleh identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hingga kini belum juga mereka miliki.
"Bapak Fauzi Bowo berikan kami KTP sekarang juga. Kami ingin anak-anak kami bisa sekolah. Ingin bisa dapat pelayanan kesehatan seperti warga Jakarta lainnya," kata para ibu ini di hadapan puluhan petugas Satpol PP yang menghadang mereka.
Sementara ratusan warga lainnya masih terus berorasi di depan pagar kantor Balaikota DKI Jakarta. Para orator terus menyerukan tuntutan mereka agar Pemprov DKI Jakarta meresmikan RT/RW Tanah Merah, Pelumpang, Jakarta Utara.
Setelah itu, menerbitkan dokumen kependudukan seperti e-KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran, untuk seluruh Warga Tanah Merah sesuai domisili sebenarnya.
Hingga kini para ibu warga Tanah Mereka, Jakarta Utara, terus mendesak masuk hingga ke dalam kantor Balaikota DKI Jakarta. Mereka berusaha menerobos barisan petugas Satpol PP yang berjaga membentuk barikade pengamanan.
Namun, setelah sekitar 30 menit mendesak masuk, mereka akhirnya mundur. Beberapa ibu lainnya masih bertahan sambil berteriak dan menangis memohon kepada pihak Pemprov DKI untuk memperhatikan dan mengabulkan permintaan mereka.
Terkait hal tersebut, Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Purba Hutapea, mengatakan, warga Tanahmerah tidak bisa mendapatkan hak kependudukan sebagai warga DKI. Sebbab mereka menempati lahan yang bukan miliknya. Kecuali jika warga mau berpindah ke tempat lain, tuntutan mereka dapat dipertimbangkan.
"Itukan lahan milik PT Pertamina, tentunya Pemprov DKI tidak bisa memberikan janji pada warga Tanah Merah. Kalau ingin mendapatkan hak kependudukan, warga harus pindah dulu dari Tanah Merah. Lagi pula lahan itu bukan untuk pemukiman, karena memang areal Pertamina," tukasnya.
Pertemuan pun digelar antara demonstran dan Pemprov DKI. Namun pertemuan antara tujuh perwakilan demonstran dengan unsur Pemprov DKI, mengalami deadlock. Warga pun langsung membubarkan diri. Ancaman untuk menduduki gedung balaikota urung dilakukan mereka.
Kepala Bidang Informasi Publik Pemprov DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia mengaku sangat menyayangkan insiden perobohan pagar itu terjadi, karena itu fasilitas publik. "Silakan berunjuk rasa tapi jangan merusak," kata Cucu kepada VIVAnews.
"Tentang Tanah Merah ini memang masalahnya sudah lama. Tanah di Pelumpang itu merupakab hak milik Pertamina. Jadi DKI tak punya hak memberikan lahan kepada mereka," katanya.
Selain itu, Tanah Merah adalah daerah yang tidak boleh ditinggali karena daerah yang berbahaya. "Itu buffer zone Depo BBM Plumpang," kata Cucu. Jika Pemprov DKI Jakarta memberikan izin maka akan menyalahi aturan dan perundang-undangan yang berlaku. (adi)
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
