- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Pengguna KRL Commuter Line harus bersiap merogoh kocek lebih dalam. Sebab, mulai 1 Oktober 2012 mendatang, PT Kereta Api Commuter Jabodetabek (KCJ) akan menaikkan tarif semua perjalanan sebesar Rp2.000. Kenaikan tarif ini ini berlaku untuk satu kali perjalanan.
Berikut daftar tarif baru yang akan segera diberlakukan itu:
Rp9.000: Bogor-Jakarta/Jatinegara
Rp8.000: Depok-Bogor
Rp8.000: Depok-Jakarta/Jatinegara
Rp8.500: Bekasi-Jakarta/Stasiun Transit
Rp8.000: Parung Panjang/Serpong-Tanah Abang/Stasiun Transit
Rp7.500: Tangerang-Duri/Stasiun Transit
Manager Komunikasi PT KCJ, Eva Chairunisa, mengatakan keputusan ini diambil berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 28 Tahun 2012 yang mengharuskan pihaknya menghitung ulang besaran tarif. "Peraturan menteri tentang penghitungan tarif itu menjadi dasar kami untuk melakukan penyesuaian tarif," katanya kepada VIVAnews.
Menurut Eva, keputusan menaikkan tarif diambil dalam rangka pengembangan bisnis dan layanan kereta Jabodetabek. Itu antara lain untuk meningkatkan sarana dan prasarana perkeretaapian termasuk pengadaan kereta baru.
Dia mengungkapkan sampai April kemarin, 20 unit kereta sudah tiba dari Jepang. Penambahan armada ini akan terus dilakukan hingga tahun 2019. "Sehingga program pemerintah untuk mengangkut 1,2 juta penumpang per hari dapat terwujud di akhir tahun 2019 dengan dukungan 1.440 armada," ucapnya.
Eva menyatakan selama ini PT KCJ sudah menambah perjalanan melalui sejumlah program. Sistem single operation, misalnya, telah menambah perjalanan dari 440 menjadi sekitar 460 perjalanan. Dan setelah diberlakukan loop line, bertambah lagi menjadi 531 perjalanan per harinya.
Pada 1 Juli kenaikan tarif ini mulai disosialisasikan. Rencana tarif baru ini menurut dia sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Perhubungan.
Meski tarif naik, Eva menyatakan pihaknya tidak bisa menjamin kualitas layanan serta-merta menjadi lebih baik. Yang bisa dipastikan PT KCJ, kenaikan tarif ini akan disertai perbaikan sarana dan prasarana yang diharapkan bakal mengurangi penumpukan penumpang. "Nanti ada pembangunan baru stasiun yang mati. Ini sedang berproses, bisa dilihat dari stasiun yang direvitaliasasi," ucapnya.
Eva juga tidak bisa menjanjikan keterlambatan kereta akan berkurang. Menurut dia, ini karena sistem persinyalan dan rel adalah tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, bukan PT KCJ. Jadi, upaya untuk mengatasi masalah keterlambatan harus diupayakan bersama antara kedua lembaga itu.
Anehnya, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Bambang S. Ervan mengaku belum menerima laporan resmi tentang rencana kenaikan tarif ini dari PT KCJ. Karena itu, instansinya belum dapat mengambil sikap.
Kementrian pertama-tama akan menelisik apakah kenaikan tarif ini merupakan domain PT KCJ atau pemerintah. Selama ini yang menjadi wilayah tanggung jawab PT KCJ adalah layanan yang tidak mendapat subsidi dari pemerintah. "Tapi kami akan cek terkait pelayanan kereta ekonominya, karena di sini menyangkut Public Service Obligation (PSO)," kata Bambang.
Keluhan penumpang
Komunitas pengguna kereta Jabodetabek "KRL Mania" menyatakan dapat memaklumi kenaikan tarif sepanjang ada kenaikan biaya operasi. Akan tetapi, KRL Mania menyesalkan PT KCJ yang mengambil keputusan secara sepihak.
Juru bicara KRL Mania, Agam Fatchurrochman, khawatir kenaikan tarif ini akan mengurangi minat penumpang. Buntutnya, target 1,2 juta penumpang per hari bisa meleset. Dia mempertanyakan apakah rencana ini sudah didialogkan dengan para pemangku kepentingan; khususnya penumpang, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), dan Kementerian Perhubungan.
Agam menyoroti di tahun 2011 lalu, PT Kereta Api (KA) juga pernah berencana menaikkan tiket KRL Ekonomi secara sepihak mulai Sabtu, 8 Januari. Akan tetapi, pada hari berikutnya, kenaikan itu sudah berantakan karena Presiden SBY sendiri menyatakan berkeberatan.
Contoh serupa terjadi Juni 2011. Kali ini PT KA mau mengubah pola operasi-- menghapus KRL Ekspres dan menaikkan tiket KRL Ekonomi. Namun, lagi-lagi karena tidak diajak bicara, penumpang ramai-ramai menolak. "PT KA ditekan berbagai pihak dan persentase kenaikan pun dikurangi," kata Agam.
"Saya mendapat info katanya akan dilakukan survei kemampuan warga untuk membayar. Lho, survei belum selesai kok sudah ambil keputusan harga dinaikkan? Kasihan lembaga survei LPEM UI, karena rekomendasinya sudah dicuekin sejak awal," katanya.
Agam mengeluhkan selama ini pengelola kereta api selalu mengenyampingkan faktor komunikasi dengan warga pengguna. Fakta di lapangan menunjukkan, kalau ada gangguan, penumpang malah lebih banyak mendapat informasi dari twitter @krlmania yang dikelola kelompoknya ketimbang akun twitter resmi milik KCJ, @commuterline.
Cara berkomunikasi dengan pengguna pun kerap tidak pas. Agam mencontohkan, beberapa waktu lalu PT KA mengeluarkan pernyataan yang mengundang kontroversi luas, "Bayar 7000 kok mau AC hidup".
"Dari pengalaman kami, orientasi jajaran direksi terhadap pelayanan kurang terasa," dia mengritik. "Pelayanan KA semakin dikeluhkan. Coba direksi buka Twitter, dijamin akan diserbu keluhan dan makian. Kalau direksi justru menyakiti hati penumpang, bagaimana mungkin penumpang bisa memahami alasan kenaikan harga itu?" (kd)
