- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews – Bursa pemilihan calon Gubernur DKI Jakarta sudah semakin dekat, genderang kampanye dari masing-masing calon telah dimulai sejak hari kemarin hampir di setiap sudut Ibukota.
Salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo (Foke) dan Nahcrowi Ramli (Nara), nomer urut 1, memaparkan visinya untuk Jakarta Tahun 2012-2017 menjadi lebih maju, nyaman dan sejahtera.
Sebagai ahli tata kota yang telah membuktikan diri menata membangun Jakarta selama lima tahun, Fauzi Bowo atau biasa disapa Foke, berjanji akan membawa Jakarta menjadi lebih maju yaitu dengan ditandai bertambahnya kapasitas dan kualitas infrastruktur kota menuju Jakarta yang lebih modern dan berkarakter.
Lebih nyaman diartikan sebagai suasana kehidupan kota yang lebih aman, tertib, dan harmonis. Kenyamanan itu dicapai melalui pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan kota Jakarta dan warganya dalam memenuhi kebutuhannya.
Sedangkan lebih sejahtera, menggambarkan situasi meningkatnya derajat kehidupan warga kota melalui peningkatan layanan kebutuhan dasar bagi warga kota. Pelayanan publik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan fisik dan sosial jelas Foke yang maju sebagai calon gubernur incumbent ini.
Beberapa program kerja dari bakal cagub dan cawagub nomer urut 1 ini antara lain sebagai berikut:
Pertama, transportasi atau penataan lalulintas Jakarta. Bahwa macet masih menjadi persoalan berat di Jakarta, itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Tapi dengan begitu jangan dikatakan Pemprov DKI tidak berbuat apa-apa Tiap tahun tranportasi dan kemacetan masuk dedicated program, menjadi prioritas karena menyangkut masyarakat luas.
“Banyak yang sudah dikerjakan, tapi tidak semua orang mau melihatnya secara obyektif apa yang sudah dicapai dan beratnya tantangan yang dihadapi. Perlu saya sampaikan, penataan tranportasi di Jakarta mengacu pada Pola Transportasi Makro seperti tertuang dalam SK Gubernur No 133 Tahun 2007 yang dikeluarkan Juli 2007. Fokusnya antara lain pada pengembangan angkutan umum, peningkatan kapasitas jaringan jalan dan pembatasan kendaraan pribadi,” ujar Foke.
Pengembangan angkutan massal adalah satu dari tiga strategi mengatasi macet yang dikonsep Fauzi Bowo sejak awal menjadi Gubernur. Dua strategi lain adalah pembangunan infrastruktur dan pengaturan transportasi. Melalui pengembangan angkutan massal bukan hanya pada bus rapid transit semacam busway atau APTB, tapi juga monorel, mass rapid transit (MRT) atau dikenal juga sebagai subway, kereta api dan waterway.
Kedua, pengelolaan banjir. Pengelolaan sumber daya air sudah menjadi tantangan berat kota Jakarta sejak ratusan tahun lalu. Posisi 40 persen wilayahnya di bawah permukaan laut, adanya 13 sungai yang bermuara di Jakarta, menjadikan kota ini rawan banjir.
Program penanganan banjir sendiri lebih memprioritaskan penanganan bencana banjir rob di Jakarta Utara. Saat ini, tanggul di Marunda baru ada sepanjang 300 meter yang nantinya akan disempurnakan lagi. Untuk jangka panjang kebutuhan penanganan banjir rob, DKI menyiapkan master plan pengamanan kawasan pantai Utara Jakarta. Master plan tanggul raksasa ini akan dibuat tahun 2012.
Melakukan pengerukan 13 sungai di Jakarta yang masuk dalam program Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) dan mendapat bantuan dari World Bank. Akan dilakukan juga penataan bantaran Kali Ciliwung dan relokasi warga di sekitar ke rumah susun yang sudah disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, melanjutkan pembangunan Kanal Banjir Timur yang akan mengurangi banjir di kawasan Timur dan Utara Jakarta.
Pemprov DKI mentargetkan akan mengurangi banjir di Ibukota sebanyak 40 persen pada tahun 2011 dan sebanyak 75 persen pada tahun 2016. Kemudian membangun waduk di beberapa titik sebagai tempat penampungan air, salah satunya yang sedang dikerjakan adalah waduk Kali Krukut.
Ketiga, lingkungan. Sebagai kota yang menghadapi tantangan berat dalam menata lingkungan hidup, dalam empat tahun terakhir ini, Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan berbagai program pembangunan agar lingkungan hidup di Jakarta menjadi lebih sehat dan nyaman.
Salah satu program prioritas Pemprov DKI dalam membangun lingkungan hidup adalah memperluas ruang terbuka hijau (RTH) melalui pembebasan tanah atau alih fungsi, gerakan menanam sejuta pohon dan membangun kembali hutan mangrove.
Pemprov juga berupaya mendorong masyarakat berperan aktif dalam membangun lingkungan yang sehat dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi antara lain dengan memberlakukan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau dikenal juga sebagai car free day.
Keempat, pendidikan. Pendidikan berkualitas bukan hal yang murah, dibutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu dalam 4 tahun terakhir, Pemprov DKI terus meningkatkan alokasi dana pendidikan dalam APBD. Dana pendidikan dalam naik lebih dari dua kali lipat yaitu dari sekitar Rp4,2 triliun pada 2007 menjadi Rp9,7 triliun. Peningkatan kualitas dan kompetensi guru-guru juga terus dilakukan baik melalui program sertifikasi dan mendorong guru-guru melanjutkan pendidikan mereka.
Kelima, kesehatan. Meningkatkan alokasi dana APBD pembangunan bidang kesehatan sudah menjadi komitmen Pemprov DKI Jakarta sejak 2008 lalu. Selain untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, sebagian dana tersebut dialokasikan untuk pembiayaan kesehatan keluarga miskin atau kurang mampu antara lain melalui program Jaminan Pemeliharaan Keluarga Miskin (JPK-Gakin).
Sebagai gambaran, alokasi dana JPK-Gakin naik lebih dari 2 kali lipat dalam periode 2007–2012 yaitu dari Rp250 miliar menjadi Rp600 miliar. Sementara dalam bidang sarana dan prasarana, pembangunan layanan kesehatan terutama bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya tampung rumah sakit daerah (RSD) dan Puskesmas. Dan perbaikan manajemen layanan menjadi salah satu target utama agar sesuai dengan standard ISO 9001:2008.
Keenam, layanan publik. Sejak 2008 Pemprov DKI menjadikan penataan birokrasi dan perbaikan budaya kerja sebagai prioritas dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kemudahan dan kenyamanan bagi semua adalah target yang harus dicapai. Mempersingkat prosedur perizinan usaha menjadi 7 sehingga mampu mengurangi kebutuhan pendirian usaha menjadi 20 persen PDB, jauh di bawah rata-rata nasional 25 persen PDB (Survei IFC Doing Bussiness 2012).
Selain itu, mengubah sistem pelayanan satu atap menjadi sistem terpadu, memperluas rentang waktu pelayanan dengan mengadakan pelayanan malam hari di kelurahan, meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-procurement, membentuk dan mengintegrasikan pelayanan pajak di tingkat kecamatan, dan memempermudah pengurusan KTP dan Akte Kelahiran.
Ketujuh, perekonomian. Untuk menjaga stabilitas, Pemprov DKI Jakarta menjadikan pengelolaan logistik, distribusi dan pasokan bahan baku dan pangan sebagai prioritas. Sedangkan untuk memacu pertumbuhan, perbaikan iklim usaha terus menerus dilakukan antara lain lewat penataan perizinan.
Sementara itu, untuk meningkatkan pemerataan berbagai kebijakan untuk mendorong usaha mikro dan kecil selalu mendapat perhatian, antara lain dengan melakukan revitalisasi pasar tradisional, meningkatkan dana bergulir dan akses usaha kecil ke perbankan.
Jika melihat beberapa program kerja di atas, masihkah Anda berpikir untuk memilih bakal calon lain? Jadi jangan salah pilih jika ingin Jakarta maju terus. (WEBTORIAL)
