- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Calon gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, menyampaikan visi misinya di depan ribuan pendukungnya di Gor Lokasari, Taman Sari, Jakarta Barat, Senin, 25 Juni 2012.
Hidayat mengajak semua warga di kawasan itu mendukung dirinya menjadi gubernur periode 2012-2017. Dengan dukungan warga di Jakarta Barat, ia yakin bisa menang pemilu satu putaran dengan hasil 51 persen. Karena pada 2007 lalu, PKS mendapat dukungan suara 42 persen dan tahun ini diharapkan mendapat tambahan dukungan sekitar 9 persen.
Beberapa programnya juga sempat diutarakan untuk meyakinkan warga. Pertama, dirinya bersama dengan pasangannya, Didik J Rachbini, ingin membuat Jakarta Cerdas dan menghilangkan korupsi.
"Selain itu juga berdayakan warga, menjadi yang hebat. Untuk kesehatan nantinya akan gratis, diutamakan bagi warga yang tidak mampu sehingga tidak ada lagi warga yang sulit mendapat pengobatan karena biaya kesehatan tinggi," ujar Hidayat, Senin 25 Juni 2012.
Selain itu, untuk santunan meninggal dunia, kata Hidayat akan diberikan Rp2.500.000. Ini merupakan bagian kepedulian kongkrit dari pemimpin kepada orang yang sedang susah.
Dari berbagai calon yang ada, kata Hidayat, dia dan pasangannya yang paling memperhatikan kaum perempuan. "Kami membela kaum perempuan atau ibu karena surga ada di telapak kaki ibu. Aneh kalau tidak diperjuangkan, kejahatan banyak, perkosaan, pelecehan tempat umum dan KDRT, perempuan Jakarta harus dibela," jelas Hidayat
Warga Jakarta, lanjut Hidayat tidak perlu takut lagi dalam hal pekerjaan, pasalnya dirinya menjanjikan 500 ribu peluang kerja baru diciptakan selama memimpin.
"Mohon didoakan kita perlu bekerja keras, komitmen bisa menghadapi kenyataan," kata Hidayat disambut tepuk tangan para pendukung. (umi)
Bawaslu soal Sidang Sengketa Pilpres 2024: Apapun Keputusannya Kami Ikuti
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku siap menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.
