- Pilihan
VIVANews - Pergerakan Organisasi Massa (Ormas) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) saat ini mendapat pemantauan khusus. Hal itu terkait kekerasan yang belakangan ini kerap terjadi.
"Kami menghindari gesekan antarkelompok yang dilatarbelakangi Ormas dan OKP. Kami akan tindak tegas semua Ormas dan OKP yang melakukan tindakan anarkis," kata Kapolresta Sukabumi, AKBP Witnu Urip Laksana kepada VIVAnews, Senin.
Ia menambahkan, pihak Polresta Sukabumi pernah beberapa kali mengeluarkan teguran hingga melakukan langkah tindakan tegas pada anggota Ormas dan OKP yang melakukan berbagai tindakan anarkis.
Bahkan, sejak awal 2012, Polresta Sukabumi hingga saat ini telah memediasi dan menangani kasus pertikaian antar-Ormas dan OKP. Latar belakang pertikaian disebabkan berbagai motif.
Untuk Ormas keagamaan, dia melanjutkan, pertikaian biasanya berlatar belakang keyakinan hingga perusakan dengan dalih penertiban atas nama agama terhadap tempat ibadah umat lain hingga tempat hiburan.
Latar belakang lain, pertikaian Ormas dan OKP di Sukabumi mengarah ke politik. Di mana pemilihan walikota Sukabumi yang berbarengan dengan pemilihan Gubernur Jawa Barat pada Februari 2013 nanti juga bisa menjadi ajang kekuatan Ormas dan OKP pendukung salah satu bakal calon.
Saat ini, marak deklarasi berbagai kelompok, baik massa maupun kepemudaan yang berafiliasi untuk memenangkan calon walikota Sukabumi dengan berbagai nama dengan dukungan secara terbuka.
"Saya mengakui munculnya berbagai Ormas dan OKP baru serta pergerakan Ormas dan OKP lama. Saya tidak membatasinya. Silakan saja, karena itu semua adalah hak sesuai undang undang. Namun, saya tidak akan mentolerir semua tindakan anarkis yang dilakukan oleh mereka atas nama apa pun," tegas Witnu.
Polresta Sukabumi terus memantau deklarasi berbagai kelompok dukungan bakal calon walikota dan pergerakan kelompok lain yang berpotensi merusak kelompok lain.
"Kami akan menindak berbagai upaya pemaksaan kehendak. Kami mengajak para tokoh Ormas dan OKP untuk menciptakan kondisi yang aman dengan melakukan pembinaan pada mereka," tuturnya. (art)
135 Purnawirawan TNI-Polri Ajukan Amicus Curiae ke MK Terkait Sengketa Pilpres
Sebanyak 135 orang purnawirawan TNI-Polri mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Amicus Curiae dalam sengketa Pilpres 2024.
