METRO

Tak Cuma Ormas, LSM Asing juga Perlu Diatur

"Apakah negaranya punya hubungan diplomatik dengan Indonesia atau tidak"
Sabtu, 18 Februari 2012
Oleh : Syahid Latif, Gestina Rachmawati
Kemendagri melaporkan mudahnya pendirian LSM di Indonesia

VIVAnews - Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asing yang beroperasi di Indonesia seharusnya lebih dikontrol oleh pemerintah. Menurut Tenaga Ahli Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tri Pranadji, pengawasan yang ketat ini dilakukan agar nantinya LSM tidak disisipi oleh kepentingan lain.

"Pendaftaran ormas atau LSM asing wajib dilakukan, ketika dia masuk ke Indonesia dia harus ada clearing dulu dari Departemen Luar Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapeppenas) dan Sekretariat Negara.

Apakah negaranya punya hubungan diplomatik dengan Indonesia atau tidak," kata Tri di acara Diskusi Polemik, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 18 Februari 2012.

Pendataan tersebut penting, karena banyak ratusan LSM Asing yang kini beroperasi dengan bebas di tanah air. Mereka kemudian meminta dana pada publik dan tidak jelas agendanya seperti apa.

"Penyelewengan itu cukup banyak terjadi, tapi kan yang namanya penyelewengan itu levelnya beda-beda. Ada juga yang bikin money laundry, dan memang belum ada instrumen yang mampu menjangkau itu," kata Tri.

Terkait kejelasan aliran dana asing ke organisasi di Indonesia, Kemendagri menganggap perlunya transparansi. Selain itu, revisi undang-undang Organisasi Masyarakat (Ormas) juga harus memuat aturan mengenai perizinan LSM, ormas, dan organisasi asing di Indonesia.

"Ada lebih dari 150 lembaga asing yang terdaftar cuma 100. Misalnya saja, Greenpeace juga menarik beberapa dana dari masyarakat. Saya kira publik juga harus tahu kemana dana itu mengalir," kata Ketua Pansus RUU Ormas, Abdul Malik Haramain di tempat yang sama. (ren)

TERKAIT
TERPOPULER
File Not Found