Tobat, PSK Dimodali Pemerintah Berusaha Halal

PSK di Kremil terima jilbab
Sumber :
  • Tudji Martudji/Surabaya

VIVAnews - Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memulangkan 20 pekerja seks komersial dan sejumlah mucikari di lokalisasi Bangunsari Surabaya, ke kampung halamannya, Sabtu 4 Februari 2012. Dan, untuk bekal menjalani hidup baru, Pemprov Jatim memberikan bantuan masing-masing Rp3 juta sebagai modal membuka usaha di kampung halaman.

4 Pria Terkapar Babak Belur di Depan Polres Jakpus, 14 Anggota TNI Diperiksa

Sebelumnya, wanita penghibur itu telah diberikan pelatihan keterampilan sebelum mengakhiri profesinya. "Bekal keterampilan sangat perlu untuk dilaksanakan di kampung halaman. Kami ingin memberantas prostitusi tapi dengan solusi, bukan memaksa dan mengusir," kata Ketua MUI Jatim Abdusshomad Buchori.

Cara ini dilakukan sebagai tahapan upaya menghilangkan area lokalisasi prostitusi di Jatim. "Alhamdulillah, ada 20 wanita yang mau bertobat dan kembali pulang ke kampung," katanya.

Sementara, di lokalisasi Bangunsari sejak beberapa bulan ini selalu ada penghuninya yang ingin pulang. Dari ribuan orang WTS, saat ini tersisa 150 wanita. Hari itu salah satu WTS yang pulang adalah Sri Anjarwati (46), asal Mojokerto. Ia mengaku tobat dan tidak ingin lagi menghuni lokalisasi, dan ingin memulai hidup baru.

"Saya bekerja di sini karena dendam suami selingkuh. Tapi sekarang saya sadar kalau pekerjaan seperti ini dosa besar dan dilarang agama. Semoga Tuhan mau menerima tobat saya," ucapnya.

Dengan modal uang dan bekal keterampilan memasak, ibu satu anak tersebut ingin membuka warung di kampung saudaranya di kawasan Ngawi. "Saya mau buka warung. Saya pilih bertobat karena selama ini sering melihat teman-teman WTS meninggal dunia karena tertular penyakit. Sebelum terjadi, saya ingin bertobat dan meminta ampun," tuturnya sambil berlinang air mata.

Melihat itu, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf memberikan apresiasi positif. Dia memuji WTS yang memutuskan tidak lagi melakoni jual diri di tempat prostitusi.  "Ini langkah baik dari MUI dan Pemprov Jatim. Tanpa dukungan masyarakat, mustahil program pemberantasan prostitusi bisa teratasi. Semoga ini terus diikuti WTS lainnya, mereka kembali hidup normal dan bekerja halal," katanya.

Sidang Lanjutan sengketa perselisihan hasil Pilpres 2024 di MK

Sidang Sengketa Pilpres, MK Pertimbangkan Hadirkan Mensos hingga Menkeu

Kubu 01 dan 03 meminta izin ke MK agar bisa menghadirkan sejumlah menteri dalam persidangan sengketa Pilpres 2024.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024