VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kepada PT Pertamina untuk merelokasi warga penghuni ilegal di sekitar Depo Plumpang, Jakarta Utara, ke rumah susun sewa. Relokasi penting dilakukan untuk menghindari korban jiwa jika terjadi kebakaran lagi.
"Yang kita usulkan masyarakat disediakan rusun sewa," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, Senin 9 Februari 2009.
Data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan, warga di sekitar depo yang harus direlokasi mencapai ribuan orang dari 7.400 kepala keluarga. "Kami hanya akan menyediakan rusunawa bagi warga yang punya KTP Jakarta yang menempati tanah Pertamina," ujarnya.
Siang ini, Prijanto mewakili Pemerintah Provinsi DKI rapat di Kantor Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan membicarakan relokasi warga. Prijanto berharap relokasi warga di sekitar depo bisa terlaksana tahun ini.
Juru bicara Pertamina, Anang Rizkani Noor, menambahkan, PT Pertamina belum sepakat terhadap usulan Pemerintah Provinsi DKI untuk menyediakan rumah susun bagi warga yang akan direlokasi. "Kami masih dalam pematangan perencanaan. Warga juga belum disosialisasikan untuk direlokasi," kata dia.
Saat ini, Pertamina sedang menghitung luas tanah yang harus dikosongkan sebagai zona aman. Paling tidak lahan pada radius 150 meter dari sekeliling depo harus dikosongkan. Sebanyak 100 meter untuk jarak aman antara tangki dan pagar dan 50 meter untuk pembuatan parit untuk membatasi pagar dan pemukiman.
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
