Pajak Parkir DKI "Bocor," Target Melenceng

Parkir Motor di Jakarta
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin

VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengaku pendapatan pajak daerah dari sektor perparkiran masih sangat minim. Hal ini diduga terjadi akibat adanya "kebocoran" pada pungutan pajak parkir.

Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan investigasi atas kebocoran pajak parkir.

"Saya prihatin target pajak parkir tidak terealisasi. Harus ada investigasi terhadap kasus ini," ujar Fauzi Bowo di Jakarta hari ini.

Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, menyesali minimnya pendapatan daerah dari parkir. Padahal, target yang dibebankan tidak terlalu besar.

Pajak Parkir hanya terealisasi sebesar Rp157,337 miliar, atau lebih rendah 85,05 persen dari target yang ditentukan sebesar Rp185 miliar.

Dia mengaku akan menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan investigasi kepada instansi terkait baik unit pelaksana teknis (UPT) Parkir maupun petugas dinas pajak yang berhubungan dengan operator swasta.

Dalam waktu dekat pihaknya juga akan meminta audit independen guna melakukan pemeriksaan terhadap operator swasta dan instansi pemerintah.

"Audit independen akan memeriksa internal dan eksternal untuk mencari permasalahan yang terjadi," kata dia.

Selain itu, Pemprov DKI juga akan merubah pola pemungutan pajak parkir guna menekan kebocoran.

Sekjen Gerindra Sebut Prabowo "The New Sukarno"

Salah satu sistem yang sedang dipertimbangkan yakni setiap kendaraan yang masuk ke dalam gedung atau mal akan langsung terdata dan dikenakan pajak.

Nantinya sistem pungutan pajak akan langsung terkoneksi  dengan sistem online pajak milik Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta.

Meski demikian, pola dan mekanisme pemungutan pajak tersebut masih harus menunggu revisi Perda Perparkiran yang saat ini masih dalam pembahasan di Badan Legislatif DPRD DKI Jakarta.

Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Frangki Mangatas Pandjaitan, menambahkan penyelidikan akan dimulai awal tahun. Pihaknya akan membentuk tim guna melakukan investigasi permasalahan yang terjadi terkait pajak parkir.

"Penyelidikan pasti dilakukan, karena ini instruksi langsung gubernur. Tim akan mencari akar permasalahan yang terjadi," ujarnya.

Namun, Frangki menegaskan pihaknya tidak memiliki kompentensi untuk menentukan pihak yang salah dalam kasus dugaan kebocoran pajak parkir. Hasil dari penyelidikan nantinya akan diserahkan kepada gubernur.

Begitu juga terkait akan dipublikasikan atau tidaknya hasil penyelidikan.

"Kami hanya sebatas menyelidiki dan memberikan hasilnya kepada gubernur. Hasil itu akan dipublikasikan atau tidak itu kewenangan beliau," ujar dia.

Jangan Asal Obati, Ini Cara Membedakan Antara Jerawat Purging dan Breakout
Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan

Airlangga: Kader Golkar Siap Ditempatkan di Legislatif maupun Eksekutif

Airlangga Hartarto mengatakan kader Golkar siap ditempatkan di legislatif maupun eksekutif. Dia menanggapi peluang keterlibatan Golkar dalam kabinet Prabowo-Gibran.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024