METRO

Turunkan Angka Kesakitan Masyarakat

Pemprov DKI Jakarta pada APBD 2012 menyediakan anggaran sebesar Rp2,69 triliun.
Selasa, 29 November 2011
Oleh : Ririn Aprilia
Keluarga pasien pengguna program Gakin di loket RSCM

VIVAnews – Gakin atau keluarga miskin merupakan kelompok masyarakat yang menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi DKI.

Salah satu problem Gakin selain masalah kebutuhan sehari-hari, adalah masalah kesehatan. Bagi beberapa warga, biaya berobat sangat berat dan mahal. Untuk itulah Pemprov DKI Jakarta mentargetkan penurunan angka kesakitan masyarakat setiap tahunnya.

Dan target dari tahun-tahun menunjukkan kemajuan yang signifikan. Seperti ditegaskan oleh Deputi Gubernur DKI Bidang Tata Ruang dan Lingkungan, Achmad Harjadi, melalui pendekatan peningkatan kualitas hidup masyarakat, Pemprov DKI dapat memonitor jumlah pasien di rumah sakit dalam beberapa periode waktu.

“Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat ini terlihat dari menurunnya jumlah peserta Jaminan Pelayanan Kesehatan Gakin sebanyak 2.309.758 kasus tahun 2009 dan 1.561.825 kasus per Juli 2010,” jelas Harjadi.

Menurut Harjadi, kebijakan penyelenggaraan urusan Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta diarahkan melalui peningkatan kinerja program system surveillance, respon cepat dan penanggulangan penyakit menular, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih sehat, meningkatkan kinerja jaringan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.

“Kesemuanya itu didukung oleh peningkatkan kinerja pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Puskesmas sehingga masyarakat yang sakit dapat penanganan yang sangat cepat,” katanya.

Selain itu, untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, juga akan mempermudah pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) untuk Keluarga Miskin, Pasien Kejadian Luar Biasa dan Korban Bencana yang bertujuan untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan layanan rawat inap kelas 3 secara gratis melalui Kartu Gakin.

“Kita akan mempermudah kepengurusan kartu gakin di Dinas Kesehatan DKI Jakarta,” tambah Harjadi.

Sedangkan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, upaya yang dilakukan Pemprov DKI antara lain meningkatkan pengendalian vektor penyakit dan pemberdayaan Komite pengendalian flu burung dan pandemi dan pengembangan public private mix TB.

“Ini bisa menurunkan angka kesakitan atau Incidents Rate penyakit menular berbahaya 214 kasus pada 2009 menjadi 190 kasus pada 2010, kasus terendah secara nasional," lanjutnya.

Untuk melaksanakan itu, semua Pemrov DKI juga tidak main-main. Betapa tidak, untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama bagi mereka yang tidak mampu Pemprov DKI Jakarta pada APBD 2012 menyediakan anggaran sebesar Rp2,69 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp1,9 triliun.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sarwo Handayani, uang triliunan rupiah tersebut rencananya akan digunakan untuk beberapa program.

Bahkan untuk kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) untuk Keluarga Miskin (Gakin) juga masih menjadi prioritas. “Untuk besaran masing-masing program masih dalam perhitungan dan penggodokan,” jelas Sarwo.

Dan hebatnya lagi, Pemprov DKI tidak hanya memikirkan kesehatan warganya. Namun, mutu hidup sehat pegawai di lingkungan Pemprov juga diperhatikan.

Buktinya adalah kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo memberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sejak digulirkan pada HUT DKI ke-484, pada 22 Juni 2011 lalu program layanan kesehatan tersebut telah melayani sebanyak 1.052 PNS DKI.

Ribuan PNS telah memanfaatkan program untuk layanan rawat inap di 20 rumah sakit di Jakarta. Dan program ini sangat bermanfaat bagi PNS. Pasalnya, selama ini biaya kesehatan yang ditanggung melalui Asuransi Kesehatan (Askes) hanya menanggung sebesar 15 persen. Padahal sering kali mereka harus mengeluarkan biaya lebih jika sakitnya cukup parah.

Memang program Pemprov DKI soal kesehatan sudah sangat dirasakan oleh warga Jakarta. Seperti yang dialami oleh ibu Simbolon di Jakarta Timur. Berkat program SKTM keluarganya terhindar dari pembayaran puluhan juta rupiah di RSUD Pasar Rebo ketika Ny. Simbolon menderita sakit.

"Untung ada program tersebut. Jika tidak entah apa yang bisa kami lakukan membayar biaya pengobatan ibu kami ketika menderita stroke. Beruntung ada program Gakin sehingga kami terbantu. Terima kasih kami ucapkan kepada Pemprov DKI," ujar Erwin, anak Ny. Simbolon yang memang sudah menjanda sejak beberapa tahun lalu. (WEBTORIAL)

TERKAIT
    TERPOPULER
    File Not Found