METRO

Proyek Enam Jalan Tol Baru DKI Sedang Disusun

Pembangunan jalan layang tol Semenan-Pulo Gadung kan dilakukan lebih awal.
Senin, 29 Agustus 2011
Oleh : Eko Priliawito, Amal Nur Ngazis
Pembangunan Fly Over Bandengan

VIVAnews - Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2010-2030 juga mengatur pembangunan enam jalan layang tol dan pembenahan transportasi Jakarta.

Kepala Dinas Tata Kota DKI Jakarta, Wiriatmoko menjelaskan, rencana matang tentang pembangunan enam ruas jalan tol itu mulai dibuat, dan dalam proses pengkajian analisa dampak lingkungan (amdal) serta penyusunan teknis pembangunan.

"Semua tentu untuk mengurai kemacetan di dalam kota, segi perencanaan sedang dimatangkan," ujarnya kepada VIVAnews.com.

Salah satu pembangunan yang akan dimulai lebih awal adalah jalan layang tol Semenan-Pulo Gadung. Tapi berapa panjang jalan, dan kapan pelaksanaan pembangunan dilakukan, masih harus menunggu penyelesaian sejumlah masalah teknis.

"Ini rencana jangka panjang. Akan diatur bagaimana mobil bisa masuk sampai pusat kota saat pembangunan," katanya.

Pembangunan jalan layang tol ini dilakukan karena sudah tidak ada lagi lahan yang memadai di Jakarta untuk membangun jalan. Selain itu juga karena keterbatasan dana untuk membebaskan lahan.

"Karena dana tidak memadai, dan ongkos sosial dari pembebasan lahan cukup tinggi. Ini menyangkut kepentingan masyarakat jadi harus matang. Memang agak susah, mau dibikin baru salah, dibiarkan macet juga salah," ujarnya.

Dalam waktu dekat ini akan segera dibicarakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk menentukan siapa yang membiayai pembangunan jalan layang tol ini. "Apakah konsorsium atau siapa," katanya.

Seperti disampaikan sebelumnya oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Perda ruang terbuka ini tidak akan mengubah komitmen Pemprov DKI atas berbagai kebijakan. Misalnya, moratorium mal tetap akan dipertahankan hingga 2012. Begitu juga dengan pembenahan sistem transportasi yang sudah tertera dalam rencana induk yang lama.

Dengan Perda ini rencana pembangunan enam jalan layang tol mempunyai kekuatan hukum yang kuat, tidak lagi sekadar berdasarkan surat persetujuan Gubernur DKI.

TERKAIT
    TERPOPULER
    File Not Found