TUTUP
TUTUP
METRO

Ini Dua Model Pembayaran Jalan Berbayar DKI

Sistem itu dengan menggunakan alat On Board Unit (OBU) atau tidak menggunakan OBU.
Ini Dua Model Pembayaran Jalan Berbayar DKI
Jalan memakai sistem ERP

VIVAnews - Pemprov DKI Jakarta telah mempersiapkan dua sistem pembayaran bagi kendaraan pribadi yang masuk jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Sistem itu dengan menggunakan alat On Board Unit (OBU) atau tidak menggunakan OBU.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, mengungkapkan, bila menggunakan sistem OBU, setiap mobil dipasangi semacam stiker yang dilengkapi dengan chips sensor. Pada stiker itu tersimpan nominal pra bayar dan akan terpotong secara otomatis saat kendaraan melewati gerbang ERP.

Sedangkan model non OBU, yang membedakan adalah cara pembayarannya yang menggunakan sistem pasca bayar. Tagihan akan datang ke alamat rumah pemilik kendaraan sesuai dengan penggunaan jalan berbayar dalam setiap periode.

"London menerapkan sistem ini. Tidak menggunakan stiker, namun ada CCTV yang mensensor ke arah pelat nomor kendaraan, lalu mencatat jumlah tagihan di akhir bulan," kata Pristono di Jakarta, Senin, 4 Juli 2011.

Lalu kemana uang dari hasil pembayaran ERP ini? Pristono mengatakan, jalan berbayar akan menggunakan sistem retribusi. Saat ini masih menunggu PP yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah dari Kementerian Keuangan.

Ada sistem e-marking (penanda elektronik), nantinya uang retribusi jalan berbayar akan ditampung lembaga yang akan ditetapkan sebelum penerapan jalan berbayar pada 2012 nant. Dana itu digunakan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur sistem transportasi di Jakarta.

"Jadi tidak mengandalkan APBD saja. Kami punya pemasukan untuk perbaikan transportasi dari ERP," terangnya.

Namun, hingga saat ini, menurut Pristono belum ada kepastian Jakarta akan memilih menggunakan sistem ERP yang mana di antara keduanya. "Tergantung nanti PP tentang tarifnya dan Perda seperti apa. Belum diputuskan, karena keputusannya ada di tangan Gubernur," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, acuan yang digunakan dalam perhitungan tarif ERP  di antaranya penghematan BOK (Biaya Operasi Kendaraan), biaya Joki untuk kawasan 3 in 1, biaya tarif Tol Dalam Kota, serta biaya ERP di negara lain.

Usulan tarif ERP rata-rata dari beberapa pendekatan adalah antara Rp 6.579 hingga Rp 21.072. Sementara Polda Metro Jaya menawarkan usulan penetapan jalan berbayar sebesar Rp75 ribu hingga Rp100 ribu.

Pelaksanaan ERP nantinya akan dibagi menjadi tiga tahap perluasan kawasan. Pemberlakuan ERP pada tahap awal, lanjutnya, akan dilaksanakan pada area Blok M-Stasiun Kota, Gatot Subroto (Kuningan-Senayan), Rasuna Said-Tendean, Tendean-Blok M, Asia Afrika-Pejompongan.

Dalam konsep penerapan ERP nantinya dalam satu ruas jalan akan dibangun 3 gerbang. Gerbang 1 dan 3 untuk melakukan verifikasi plat nomor kendaraan depan dan belakang, sedangkan gerbang 2 untuk mengurangi deposit pada On Board Unit (OBU) di kendaraan.

Pemberlakuan ERP nantinya akan dilanjutkan dengan area tahap 2 dan tahap 3. Area tahap 2 meliputi Dukuh Atas – Manggarai – Matraman – Gunung Sahari dan Jatinegara – Kampung Melayu – Casablanca – Satrio - Tanah Abang. Sedangkan area tahap 3 adalah Grogol – Roxi – Harmoni, Tomang – Harmoni – Pasar Baru, Cempaka Putih – Senen – Gambir, Cawang – Pluit – Tanjung Priok, Cawang - Tanjung Priok, Sunter – Kemayoran. (adi)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP