Kebijakan Radikal, Warga Jakarta Harus Siap

Kemacetan di Jakarta
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

VIVAnews - Masyarakat diminta untuk selalu siap dengan aturan yang diterapkan Pemprov DKI untuk mengatasi permasalahan Jakarta yang terus berkembang untuk menjadi modern. Sejumlah kebijakan radikal akan segera diterbitkan untuk mengatur pergerakan kendaraan yang bertujuan mengatasi kemacetan.

Segala aturan baru seperti pelaksanaan sistem ganjil genap dan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) hendaknya tidak dianggap sebagai pembatasan hak warga sebagai pemilik kendaraan.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna mengatakan, dengan mengendalikan perilaku pengguna jalan akan membuat kota ini menjadi tertib. Karena itu, setiap warga harus selalu siap dengan perubahan dan aturan. Agar suasana nyaman dan aman bisa dirasakan bersama.

"Tidak masalah. Menggunakan kendaraan di Jakarta memang harus dimahalkan," katanya kepada VIVAnews.com.

Pemberlakukan aturan seperti sistem ganjil genap, dianggap lebih efektif dan itu merupakan siasat tanpa biaya yang besar, karena tidak perlu membangun jalan. Tapi mempersulit membawa kendaraan pribadi.

Namun, dengan aturan itu, Pemprov DKI harus siap membuat solusi alternatif untuk menjawab keluhan warga yang merasa hak mereka dibatasi. Pembangunan transportasi massal yang aman, nyaman dan manusiawi merupakan jalan keluarnya.

Hal lain secara jangka panjang, adalah dengan penataan ruang dengan membangun pusat pertumbuhan baru di pinggiran Jakarta, dan melakukan distribusi fungsi. Perumahan yang terintegrasi dengan angkatan umum.

Taufik Ridwan, salah satu warga yang tinggal dipinggiran Jakarta, mengaku setuju dengan kebijakan ganjil genap, karena bisa mengurangi kemacetan.

"Kebijakan itu bagus, saya mendukung. Lagi pula tidak diberlakukan diseluruh jalan protokol," ujar pria yang setiap hari membutuhkan waktu hingga dua jam dari Bintaro menuju tempat kerjanya di Sudirman, Senin 27 Juni 2011.

Menurut Taufik perlu adanya terobosan yang radikal dan keberanian dalam mengentaskan kemacetan. "Mau ganjil genap, warna kendaraan saya setuju. Tapi harus dibarengi dengan perbaikan mutu dan kualitas tranpostasi. Jangan sampai warga tidak punya pilihan dari setiap kebijakan baru," tegasnya.

Selain itu, penegakan hukum dan pengawasan harus terus dilakukan secara konsisten.  "Percuma ada peraturan tanpa ada keseriusan dari seluruh pihak terutama penegak hukum," kata dia.

Sementara itu, pandangan berbeda diungkap Hendra Aryadi, karyawan swasta yang bekerja di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dia mengaku tidak setuju dengan pembatasan kendaraan melalu sistem genap ganjil dan warna kendaraan.

"Kita bisa bingung,  apa lagi tidak ada transportasi publik yang memadai. Kebijakan ini seharusnya dikaji lagi, agar tidak menyusahkan masyarakat," sesal warga Pondok Cabe itu. (eh)

Dukung Hak Palestina, China Jalin Hubungan Erat dengan Hamas
Pedagang Cabai di Gorontalo.

Daftar Harga Pangan 19 Maret 2024: Beras hingga Cabai Kompak Naik

Harga komoditas pangan secara mayoritas terpantau mengalami kenaikan secara rata-rata nasional pada perdagangan hari ini di pasar.

img_title
VIVA.co.id
19 Maret 2024