- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Sarana transportasi di Jakarta masih jauh dari menjadi primadona. Kondisinya yang begitu buruk membuat masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi yang memicu kemacetan lalu lintas.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mencatat, prosentase pengguna angkutan umum terhadap total jumlah perjalanan di Jabodetabek terus turun, dari 38,2 persen pada 2002 menjadi 17,1 persen pada 2010. Sementara itu, jumlah armada angkutan umum di Jakarta tidak berubah secara signifikan selama periode yang sama.
"Hal ini menunjukkan penurunan tajam jumlah pengguna angkutan umum," ujar Ketua Umum MTI Danang Parikesit di acara Media Gathering MTI di Kantor Pusat Pelestarian Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Juni 2011.
Dikatakan Danang, untuk memperbaiki angkutan umum di Jabodetabek diperlukan langkah terobosan di bidang kebijakan dan kelembagaan. Di sektor kebijakan, perizinan angkutan kerap dianggap masih menjadi sekadar sapi perah bagi Pendapatan Asli Daerah. Padahal, soal perizinan harus menjadi instrumen pemerintah untuk mengembangkan industri dan menjaga kualitas angkutan umum.
"Ada gagasan pembentukan lembaga otoritas transportasi Jabodetabek dari Kementerian Perekonomian. Ide ini muncul karena tidak ada institusi yang bisa mengatasi persoalan koordinasi baik antar instansi pusat sendiri ataupun antara pusat dan daerah maupun dengan institusi non pemerintah," ujarnya.
Dikatakan Danang, badan kerjasama transportasi untuk wilayah Jabodetabek yang dulu dibentuk, belum cukup efektif mengatasi masalah yang ada. Ini karena badan itu tidak punya kewenangan untuk mengintervensi, memfasilitasi, dan juga untuk implementasi.
Harusnya, lembaga ini memiliki kewenangan yang jelas sesuai keinginan Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4R). Untuk ini dibutuhkan adanya keputusan Presiden.
Menurut Danang, perencanaan pembangunan transportasi di Jakarta sudah dimulai sejak dicanangkannya 17 langkah untuk mengatasi kemacetan dari Kantor Wapres. Namun, faktor penerapan lagi-lagi jadi kendala utama.
"Itu yang menjadi catatan penting bagi kita bahwa implementasi tidak berjalan sesuai skedul yang mereka tetapkan sendiri," katanya. (kd)
Presdir P&G: Konsumen Adalah Bos
Presiden Direktur Procter & Gamble (P&G) Indonesia, Saranathan Ramaswamy menyebut bahwa konsumen adalah bos.
