- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Permasalahan di Jakarta mulai dari kemacetan, banjir, sampah, penurunan tanah, tak kunjung juga terselesaikan, bahkan menjadi benang kusut yang sulit diurai kembali.
Anehnya, problem itu timpang dengan jumlah anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang setiap tahunnya bertambah 1 miliar rupiah sejak 10 tahun terakhir. Lalu apa yang menyebabkan masalah di Jakarta tidak pernah terselesaikan?
Menurut pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago, permasalahan di Jakarta tidak pernah selesai disebabkan kurang berkualitasnya sumber daya manusia di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta tidak adanya efesiensi kelembagaannya. "Dari segi kelembagaan sudah terlalu gemuk dan menghabiskan anggaran, bahkan menjadi lahan untuk korupsi," ujarnya dalam diskusi 'Save Jakarta' di Gedung Wisma Bisnis Indonesia, Kamis malam 3 Maret 2011.
Sehingga tidak ada 'output' yang dihasilkan dari anggaran yang cukup besar. "APBD itu tidak dapat dikelola dengan baik, malah habis karena birokrasi yang gemuk," tutur dia.
Dia menilai dengan APBD DKI Jakarta sebesar Rp28 triliun seharusnya dapat dikelola dengan baik untuk menyelesaikan masalah kemacetan. Contohnya, sambung dia, dengan membangun apartemen untuk kelas menengah dengan harga terjangkau di kawasan Jakarta. "Tentunya masyarakat tidak perlu membeli rumah di Bekasi, Tangerang, Depok dan menggunakan kendaraan pribadi saat bekerja," katanya.
Dampaknya akan berkurang penggunaan kendaraan pribadi karena beralih ke transportasi publik. Namun, itu harus dibarengi dengan pembangunan moda transportasi publik yang nyaman, aman, dan memadai.
Sekarang ini, sambungnya, ingin membuat Casablanca menjadi Orchard Road sementara angkutan kota atau mikrolet masih bisa lewat. "Cuma bisa mimpi, karena memang dari situlah menjadi ladang pendapat Pemprov DKI mulai dari perpanjangan izin angkutan umum," kata Andrinof.
Hal senada juga diungkapkan pengamat ekonomi, Faisal Basri. Menurutnya tidak adanya tata kelolanya anggaran yang baik dari Pemerintah DKI menjadi biang kerok tidak selesai masalah di Jakarta.
Faisal mengungkapkan sumber pendapatan Jakarta cukup banyak, salah satunya 20 persen dari hasil pajak perseoran. Tapi anggaran untuk pemeliharaan jalan selalu menurun, sementara pajak kendaraan bermotor selalu naik setiap tahunnya. "Jumlah birokrasi di Pemprov DKI sangat banyak tapi kerjanya sedikit," kata dia.
Ditambahkan Faisal, tidak adanya tata kelola anggaran yang baik dan tepat saran membuat permasalahan di Jakarta tak kunjung selesai. "Jakarta sudah menderita penyakit yang kronis tapi anggaran untuk menyembuhkannya tidak digunakan dengan tepat."
Anggaran Pemeliharaan Jalan
Seperti diketahui, tahun ini anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan Jakarta di tingkat suku dinas menurun menjadi Rp60 hingga Rp70 miliar. Padahal tahun lalu mencapai Rp80 miliar hingga Rp90 miliar. “Penurunan alokasi anggaran juga terjadi di tingkat dinas. Dari tahun lalu sebesar Rp441 miliar kini hanya Rp221 miliar,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Ery Basworo.
Berdasarkan data Dinas PU DKI, rincian anggaran untuk perbaikan jalan lokal yaitu di Jakarta Pusat sebesar Rp24,48 miliar, Jakarta Utara sebanyak Rp 21,2 miliar, Jakarta Selatan sebesar Rp 38,13 miliar, Jakarta Barat sebesar Rp 35,4 miliar dan Jakarta Timur sebesar Rp 71,72 miliar. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum memperoleh alokasi dana Rp 221,5 miliar untuk perbaikan jalan arteri kolektor.
Detail rincian ruas jalan berlubang ruas jalan di Jakarta yaitu Jakarta barat tercatat 426 ruas jalan, di antaranya dengan jumlah ruas jalan yang rusak di tiap kecamatannya yaitu Taman Sari 63 ruas, Tambora 49 ruas, Grogol Petamburan 63 ruas, Pal Merah 108 ruas, Kebon Jeruk 32 ruas, Cikarang 36 ruas, Kalideres 29 ruas dan Kembangan 45 ruas.
Sedangkan ruas jalan yang berlubang di Jakarta Selatan ada 264 ruas jalan yang terbagi atas seluruh kecamatannya yaitu Kebayoran Lama 24 ruas. Pasar Minggu 43 ruas, Pancoran 38 ruas, Tebet 16 ruas, Pesanggrahan 18 ruas, Kebayoran Baru 39 ruas, Cilandak 29 ruas, Jagakarsa 26 ruas, Setiabudi 11 ruas dan Mampang Prapatan 20 ruas.
Untuk Jakarta Timur ruas jalan yang berlubang sebanyak 98 buah dengan rincian per kecamatannya Pasar Rebo 11 ruas, Jatinegara 9 ruas, Ciracas 12 ruas, Pulogadung 12 ruas, Matraman 5 ruas, Duren Sawit 12 ruas, Cipayung 10 ruas, Makasar 6 ruas, Kramatjati 4 ruas dan Cakung 12 ruas.
Sementara di Jakarta Utara, jalan yang berlubang sebanyak 63 ruas jalan dengan rincian per kecamatannya Penjaringan 12 ruas, Pademangan 7 ruas, Tanjung Priok 12 ruas, Koja 13 ruas, Kelapa Gading 6 ruas dan Cilincing 12 ruas.
Dan terakhir di Jakarta Pusat jalan yang berlubang sebanyak 159 ruas jalan yang terdiri dari Sawah Besar 17 ruas, Kemayoran 20 ruas, Cempaka Putih 16 ruas, Johar Baru 3 ruas, Senen 20 ruas, Gambir 37 ruas, Menteng 18 ruas, dan Tanah Abang 28 ruas. (adi)
Bukan Hanya Palestina, Ini 9 Negara yang Belum Diakui Keanggotannya oleh PBB
PBB memiliki anggota sekitar 193 negara. Namun, di luar jajaran negara-negara tersebut, terdapat setidaknya 9 negara yang belum mendapat pengakuan sebagai anggota PBB.
