- Dokumen Dinas PU DKI
VIVAnews - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menyesali sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terkesan memojokkan kinerja Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo terkait masalah pembangunan infrastruktur di ibukota.
Menurut Ketua DTKJ, Azas Tigor Nainggolan, permasalahan yang terjadi di ibukota bukan hanya tanggungjawab Pemerintah DKI Jakarta semata, tapi juga pemerintah pusat. "Dari pada main salah-salahan, mari saling bantu. Kalau Jakarta buruk, kan yang buruk Indonesia juga. Makanya harus bekerja sama dengan baik," ujar Tigor di Balaikota DKI Jakarta, Senin 21 Februari 2011.
Tigor mengatakan, sebaiknya pemerintah pusat juga perlu intropeksi dan fokus terhadap 17 langkah implementasi penanggulangan kemacetan Jakarta sebagai bagian dari kerjasama antara Wakil Presiden Budiono dengan Fauzi Bowo. Salah satunya yang hingga kini belum juga rampung adalah terkait rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang electronic road pricing (ERP).
"Sampai sekarang belum juga selesai, padahal DKI sudah siap. Jadi jangan cuma bisa mengkritik saja, harusnya saling membantu," ungkapnya.
Selain itu, terkait masalah kemacetan yang hingga kini tak juga teratasi, Tigor menantang para wakil rakyat untuk berani menerapkan aturan pembatasan kendaraan bermotor. Pasalnya, tambah Tigor, selama ini Jakarta telah memiliki infrastruktur yang cukup, namun tak didukung dengan sistem yang baik.
"Berani tidak DPR menghitung pembatasan kendaraan bermotor pada 2012? Karena kalau tidak dikendalikan bisa meledak, itu otoritas pusat, daerah cuma bisa mengendalikan penggunaan. Kalau di muara kita kendalikan tapi di hulu dilepas terus, percuma," tuturnya.
Sementara itu, Asisten bidang Pembangunan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, M Tauchid, saat dikonfirmasi masalah tersebut enggan berkomentar. Begitu pula dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono.
Saat memimpin Rapat Kerja Pemerintah dan Gubernur di Istana Bogor, Senin pagi, 21 Februari 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik sejumlah program pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan karena tidak disiapkan dengan baik.
Dalam rapat yang membahas khusus tentang Badan Usaha Milik Negara, Presiden SBY mengkritik komitmen pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta yang hingga kini masih mampet. Itu juga disinyalir terjadi di beberapa daerah.
"Saya kenyang dengan banyak sekali komitmen, seperti membangun infrastruktur di DKI. Semuanya pepesan kosong. Transportasi tidak jalan. Barangkali di daerah juga begitu," kata SBY.
Karena itu SBY meminta dibuat masterplan (rencana) yang detail. "Di atas kertas sesuai dengan jumlah yang pasti. Baik isi, siapa yang akan melakukan apa, dengan sasaran seperti apa," kata SBY.
Polres Malang Bongkar Home Industry Sabu di Jatim
– Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Malang berhasil membongkar praktik produksi narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
