- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews – Jika proyek pembangunan fisik mass rapid transit (MRT) rute Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia (15,5 kilometer) mulai dikerjakan, warga Jakarta akan terganggu kenyamanannya. Tapi, jangan khawatir, hal ini sudah diantisipasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
“Kami telah siapkan manajemen lalu lintas seperti perbaikan bahu jalan di sepanjang Fatmawati (sehingga bisa dilewati dengan leluasa),” kata Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Udar Pristono, Jumat 25 Juni 2010.
Selain itu, Dinas Perhubungan juga akan menerapkan sistem pengaturan jam kerja bagi proyek pembangunan MRT. Sehingga pelaksanaannya tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas, terutama di jam sibuk.
Udar berharap warga Jakarta memahami dan memberi dukungan terhadap proyek ini. Gangguan hanya sementara waktu atau selama pengerjaan fisik, tapi setelah MRT jadi, nanti kemacetan di Jakarta akan berkurang drastis.
“Yang pasti, selama proses pembangunan proyek, ini masyarakat bakal sedikit terganggu,” kata Arif Rahmat dari divisi Project Management MRT. “Tapi itu terpaksa terjadi demi masa depan transportasi kita yang lebih baik.”
Seperti diketahui, MRT tahap 1 rute Lebak Bulus di Jakarta Selatan dan Bundaran HI di Jakarta Pusat akan mulai dilelang November 2010. Sehingga pembangunan fisiknya bisa dimulai 2012. Ditargetkan, pada 2016 rute ini sudah beroperasi.
Nantinya, di sepanjang jalur ini akan dibangun 13 terminal. Tujuh terminal di antara Lebak Bulus dan Blok M berada di permukaan tanah. Sedang enam terminal sisanya, mulai dari Al Azhar hingga Bundaran HI berada di bawah tanah.
Kalau rute ini sudah jadi, lintasan itu dapat ditempuh hanya dalam waktu 30 menit. Menggunakan kereta, laiknya kereta api listrik, dengan enam gerbong, dan mampu membawa 1.200 penumpang sekaligus.
Rute itu merupakan satu dari tiga tahap pembangunan MRT. Tahap 2 adalah dari Dukuh Atas ke Kota dan tahap 3 adalah jalur Timur - Barat. (adi)
Perpres Perlindungan Anak dari Game Online Segera Rampung
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) menyatakan progres perpres pengawasan game online sudah harmonisasi antara kementerian, lembaga dan pemda.
