VIVAnews - Anggota Komisi Pemilihan Umum I Gede Putu Artha menilai wacana pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD yang digulirkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tidak logis. Sebab, hal itu dianggap justru memasung hak masyarakat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung.
"Tidak mencerminkan kedaulatan rakyat," kata Putu Artha di Jakarta.
Putu Artha mengatakan DKI sudah memulai pemilihan gubernur secara langsung pada 2007. Jadi, sebaiknya tetap dilanjutkan. Jika gubernur kembali dipilih DPRD maka, Putu menilainya sebagai langkah mundur.
Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Kepala Kesatuan Bangsa DKI Jakarta Arman Arkili juga tidak setuju dengan gagasan Mendagri Gamawan.
Sebab, ide itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 yang mengatur kekhususan DKI Jakarta sebagai daerah otonom dan ibukota negara. Salah satu pasalnya mengatur Pemprov DKI dipimpin gubernur dan wakil gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah.
"DKI Jakarta punya UU sendiri. Tidak bisa disamakan dengan daerah lain," katanya.
Kritikan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso terhadap wacana itu lebih tajam. Dia bilang pemilihan gubernur oleh DPRD hanya akan memperkaya orang-orang dewan. Selain itu akan terjadi politik dagang sapi antar partai dan kandidat gubernur.
"Selain itu pemerintah juga punya kepentingan. Yang punya kuasa, kuat banget, bisa mengatur supaya gubernur dari partainya," kata mantan calon presiden ini.
Sedangkan Ketua DPD DKI Jakarta dari Partai Gerinda M. Taufik mengatakan jika pemilihan langsung dianggap terlalu mahal atau boros sehingga diusulkan dipilih DPRD, maka bisa diperbaiki cara pelaksanaannya.
"Bukan merubah sistem demokrasi yang sudah mulai tumbuh dengan baik. Untuk bisa merintis pemilu langsung bukan waktu yang pendek, setelah hak masyarakat dikebiri 32 tahun di era orba, masyarakat baru bisa tentukan pilihan sendiri melalui pemilihan langsung," katanya.
Risma Populer di Jatim tetapi Elektabilitas Khofifah Tinggi, Menurut Pakar Komunikasi Politik
Pakar komunikasi politik mengatakan sosok Menteri Sosial Tri Rismaharini cukup populer di Jawa Timur tetapi elektabilitasnya tidak setinggi Khofifah Indar Parawansa.
