VIVAnews - Meningkatnya kekerasan fisik dan seksual yang dialami anak jalanan harus segera ditangani oleh pemerintah secepatnya. Upaya instan dan pendekatan represif yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan dinilai tidak efektif.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Hadi Supeno menilai harus ada upaya persuasif dan berkala. Terutama peningkatan kebutuhan anak jalanan yakni, penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan yang layak dan tempat untuk menuangkan ekspresi.
"Tapi kalau mau main bola saja tidak ada lapangannya, rumah sumpek, tidak ada sarana pendidikan. Mereka pasti akan kembali lagi ke jalanan. Cari uang gampang, sehari saja bisa dapat Rp100 ribu," kata Hadi Supeno kepada wartawan di kantornya, Jalan Teuku Umar Nomor 10, Menteng, Jakarta, Kamis 21 Januari 2010.
Jumlah rumah singgah yang diperuntukkan bagi anak-anak jalanan saat ini, kata Hadi, masih belum mencukupi. Padahal, kata Hadi jumlah anak jalanan di Jabodetabek saja saat ini ada sekitar 30 ribu.
Oleh karena itu, Departemen Sosial melalui dinas sosial di daerah harus segera meningkatkan jumlah rumah singgah dengan fasilitas yang baik bagi anak jalanan. "Jumlah rumah singgah saat ini tidak memadai. Segera dibuat, jangan hanya bicara. Harus ada aksi," katanya.
Hadi menilai, kekerasan baik fisik maupun seksual yang dialami oleh anak jalanan disebabkan oleh orangtua dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada anak-anak. Penggusuran, kemiskinan dan PHK merupakan faktor yang juga menyebabkan banyaknya terjadi kekerasan terhadap anak jalanan.
"Anak itu korban dari kejahatan orangtua dan kebijakan pemerintah," tegas Hadi.
Tim Pengawal Anies Pamitan usai Pilpres 2024 Berakhir
Tugas tim pengawal yang melekat pada Anies Baswedan selaku Capres 2024 nomor urut 01 telah selesai dan mereka telah berpamitan kepada Anies dan Keluarga.
