METRO

PNS Dapat Tunjangan Kinerja

DPRD DKI: Tunjangan PNS Tidak Wajar

Pemberian tunjangan PNS dianggap tidak wajar karena kinerjanya masih buruk.

ddd
Senin, 18 Januari 2010, 15:42
 
  (Surabaya Post / Subekti)

VIVAnews - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Ahmad Husein Alydrus mengatakan, tunjangan kinerja daerah (TKD) yang akan diberikan kepada PNS DKI Jakarta tidak wajar, pasalnya kinerja PNS dinilai masih buruk.

"Sangat menyayangkan tunjangan kinerja daerah PNS. Naik, tapi kinerjanya memble," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin 18 Januari 2010.

Salah satu hal buruk mengenai kinerja PNS yakni saat Komisi C mengundang rapat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Sukri Bey untuk membahas APBD DKI pada hari ini.

"Kita undang tapi dia tidak datang, ini pelecehan," tambahnya.

Politisi Partai Demokrat ini pun meminta agar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menunda kenaikan TKD pada pegawai yang kinerjanya masih buruk.

"Ini kan uang rakyat," pungkasnya.

Tunjangan kinerja daerah ini akan diterapkan mulai 20 Februari 2010. Semua pegawai negeri di DKI Jakarta mulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi yang mempunyai prestasi kerja bakal mendapatkannya.

Tentu saja besarannya akan disesuaikan dengan golongan, mulai dari golongan I hingga teratas atau eselon I (sekretaris daerah).

Nilai tunjangan yakni mulai Rp 2,9 juta hingga Rp 50 juta per orang.

Selain mendapat tunjangan, untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki tugas khusus pelayanan atau dalam tugasnya ada resiko diberikan tambahan lagi tunjangan Rp 1 juta per orang.

Seperti pegawai kelurahan, kecamatan, Dinas Pemadam Kebakaran serta guru di Kepulauan Seribu.

"Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 3,5 triliun. Ini pengganti honor dan kesejahteraan yang dihapus. Selain menertibkan administrasi, tunjangan ini juga untuk memacu kinerja," katanya.

Lebih lanjut Fauzi mengatakan besaran tunjangan itu dihitung maksimal. Angka maksimal bisa dicapai jika pegawai rajin masuk kerja.

Sebab, absensi menjadi salah satu faktor penilai. Bobotnya 70 persen. Sisanya 30 persen didasarkan pada kinerja.

Meliputi hasil kerja yang dicapai, lancar tidaknya komunikasi atau kerjasama dengan pihak luar serta kelakuan atau perilaku.

Jika absensi penuh namun perilaku buruk, TKD bisa berkurang 30 persen.

Seperti jika ada pegawai selingkuh atau berbuat arogan. Kelakuan itu dianggap faktor yang membuat penilaian minus.

Menurut Fauzi, dengan diberikannya TKD, pemberian honor yang selama ini jumlahnya sangat banyak dan tidak bisa dikontrol bisa dihilangkan seluruhnya.

Berapa anggaran daerah yang keluar juga bisa dikontrol dengan baik. Termasuk kinerja pegawai. Semakin baik kinerjanya, besaran TKD yang diterima bisa tembus angka maksimal.

Kemudian Fauzi mengharapkan kepada para kepala SKPD atau UKPD agar dapat menilai anak buahnya dengan baik. Jika penilaian dilakukan secara asal-asalan, mereka akan mendapatkan sanksi.



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
Udin Syarifudin
04/11/2010
TKD guru jauh banget bedanya dengan KTU.guru kerjanya banyak tuntutan administrasi.KTU yg kerjanya dibantu sm stafnya. Dan TKD guru sm tukang sapu jauh dekat sm aja....kaya tarif bis kota aja
Balas   • Laporkan
michell
30/07/2010
saya mau tanya berapa tunjangan dokter untuk bekerja di daerah kab.kepulauan seribu.krn rencananya saya berniat mutasi ke kab.tersebut,dan brp minngu dlm 1 bln bekerja,yg sy tahu dibagi jam tugas n hari tugaSNYA KL DI PUSKESMAS N BGM KL DI RS?
Balas   • Laporkan
ichsan
26/05/2010
enak kalo ngomong ya pak, guru kinerjanya jelek, liat diri anda dan anggota DPRD lainnya apa yg udah kalian beri utk masyarakat haa!!! gaji, tunjangan, bonus, dll yg anda miliki belum seberapa dengan apa yg didapat oleh guru2, sangat menjijikan melihat ko
Balas   • Laporkan
tuti makmur
20/05/2010
bpk fauzi yth tolond didengar keluhan kami para guru agar tkd kami di sesuaikan dgn golongan
Balas   • Laporkan
guru
04/05/2010
aneh bin ajaib .jam kerja guru sama dgn PNS lain eh tunjangan BEDA banget...malah guru yg gol 3 ato 4 tunjangannya lebih kecil dari staff Tu and pesuruh yg gol nya lebih rendah...apa sih maunya yg bikin peraturan???hebat euy yg bikin peraturan...apa dosa
Balas   • Laporkan
Puji
26/02/2010
Kalau guru biar kerjanya rajin banget, masuk terus, tapi tunjangannya Hanya 2,9 jt. Kalau pegawai pemda lainnya gol IV 4,55 Jt, bolos 5 hari, dipotong 1.1375 Jt, jadi penerimaan 3.4125 Jt. Ternyata, bolos 5 hari, masih bisa terima lebih tinggi dari pada
Balas   • Laporkan
jojon
23/02/2010
guru dki jangan pada lemah dong!!!! dilecehkan kok diem aja... ayo minta tambahan ke bang kumis dan dprd
Balas   • Laporkan
DRS.Bangbang
17/02/2010
Wah gimana bang Foke ni katanya ibunya seorang guru dan janjinya waktu kampanye mau meningkatkan kesra guru sampe guru guru se dki dikasih pembekalan biar milih bang foke tapi nyatanya tkd guru yg S1 sama juga dengan tkd gol I? hem kecewa sekali ni.
Balas   • Laporkan
Puji Raharjo
06/02/2010
Kalau Guru golongannya tinggi tidak ada artinya IVa, IVb, sama saja seperti gol I malah kalau golongan I nggak bayar PPh. Prestasi guru kurang dihargai Kepala sekolah, yang mempunyai tanggung jawab lebih besar, kok terima tunjangannya, lebih kecil dari p
Balas   • Laporkan
Puji Raharjo
06/02/2010
Tes pengiriman 2
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com