Sumber :
- ANTARA/Ismar Patrizki
VIVAnews
- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyuruh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi agar belajar konstitusi. Penyataan itu dilontarkan terkait saran Gamawan supaya Gubernur Jokowi-Ahok mencopot Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zukifli karena kerap didemo warga.
Menanggapi, permintaan Ahok itu Gamawan mengaku tengah belajar kostitusi. Kata dia, saran yang dilontarkan Ahok segera dicobanya. "Kalau harus belajar ya tidak apa-apa. Saya memang sedang belajar konstitusi," kata Gamawan usai Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa 1 Oktober 2013
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Inspiratif! Sejak Usia 15 Tahun Gabung UNICEF, Pemuda Ini Beri Les Gratis ke 10 Ribu Anak Pelosok
Menanggapi, permintaan Ahok itu Gamawan mengaku tengah belajar kostitusi. Kata dia, saran yang dilontarkan Ahok segera dicobanya. "Kalau harus belajar ya tidak apa-apa. Saya memang sedang belajar konstitusi," kata Gamawan usai Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa 1 Oktober 2013
Gamawan mengatakan, dia tidak akan ikut campur lagi tentang masalah Lurah Lenteng Agung yang kerap didemo warganya. Apabila Jokowi ingin mengevaluasi kinerja Lurah Susan selama enam bulan, Gamawan akan setuju saja. "Karena masalah evaluasi maupun pencopotan lurah dan camat hasil lelang jabatan sudah jadi kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Meski mengikuti saran Ahok, sebagai atasan, Gamawan mengaku menegur sikap Ahok yang lantang itu. Teguran ini, katanya, hanya dalam rangka saling mengingatkan supaya bersama-sama membangun negara Indonesia menjadi lebih baik. "Tidak apa-apa. Saya hanya mengingatkan saja," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Gamawan mengatakan, dia tidak akan ikut campur lagi tentang masalah Lurah Lenteng Agung yang kerap didemo warganya. Apabila Jokowi ingin mengevaluasi kinerja Lurah Susan selama enam bulan, Gamawan akan setuju saja. "Karena masalah evaluasi maupun pencopotan lurah dan camat hasil lelang jabatan sudah jadi kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur.
